Industri Halal Bisa Jadi Pemicu Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA - Upaya pemerintah yang terus menggenjot industri halal diyakini bisa menjadi pemicu pemulihan ekonomi nasional . Optimisme itu mengemuka dalam diskusi yang digelar Forwada-Mikro Forum Syariah, yang bertajuk “Industri Halal Jadi Trigger Pemulihan Ekonomi Nasional”, Kamis (24/06/2021).

Diana Yumanita, Deputi Direktur Departemen Ekonomi & Keuangan Syariah Bank Indonesia, mengemukakan saat ini posisi Indonesia sudah masuk top player global. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021 Indonesia berada pada 10 peringkat teratas sektor Halal Food, Islamic Finance, Muslim Friendly Travel, Modest Fashion, Pharma Cosmetics, Media & Recreation.

“Pangsa pasar industri halal nasional terhadap global menunjukkan Indonesia merupakan leader terutama pada industri makanan halal yang pangsanya mencapai 13% total konsumsi makanan halal dunia,” ujar Diana Yumanita.

Dia menuturkan, peluang dalam industri halal cukup besar, di antaranya besarnya potensi industri halal dan besarnya potensi keuangan syariah global itu sendiri. Sementara tantangan yang dihadapi juga tidak ringan, seperti begitu cepatnya penetrasi produk halal dari negara mayoritas non muslim.
"Mereka sudah lebih majunya instrumen keuangan syariahnya,” jelas Diana Yumanita.

Dia menambahkan, meski terdampak pandemi, jika diwakili oleh sektor prioritas dalam Halal Value Chains(HVC), kinerja ekonomi syariah Indonesia secara umum lebih baik dibandingkan PDB nasional. Ekonomi syariah Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar-1,72%, lebih baik dibandingkan tingkat kontraksi PDB nasional.

Senada dengan Diana, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya, mengatakan bahwa potensi UMKM berbasis halal sangat besar. Pertama, meningkatnya populasi muslim dunia dan jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 229 juta jiwa (87,2%) dari total penduduk 273,5 juta jiwa (World Population Review, 2020).

Baca juga:Jadwal Siaran Langsung Babak 16 Besar Piala Eropa 2020 di RCTI dan iNewsTV

Kedua, kontribusi PDB ekonomi halal nasional yang mencapai USD 3,8 miliar/tahun (engine of global halal economy). Ketiga, pengembangan pasar global untuk produk halal dan keempat jumlah pelaku UMKM dan ruang lingkup aktivitasnya sangat terkait dengan industri halal.

Hanya saja, Indonesia harus menghadapi tantangan yang tidak mudah antara lain; belum masuknya Indonesia dalam 10 besar untuk produk makanan halal, media & rekreasi, serta farmasi & kosmetika. Kedua, Indonesia masih menjadi pasar produk halal dunia, karenanya kinerja ekspor produk halal perlu ditingkatkan.

Ketiga, lanjutnya, penguatan rantai nilai industri halal perlu terus dilakukan secara berkesinambungan, seperti industri makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fashion muslim, dan farmasi/ kosmetik halal. Dan keempat adalah eliminasi permasalahan yang dihadapi UMKM untuk dapat mengoptimalisasi peran UMKM dalam industri halal.

“Karena saat ini UMKM kita masih menghadapi kendala seperti proses produksi belum standar, permodalan, pasar, teknologi, informasi kurang, dll,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Divisi IT Bakti Keminfo Ari Soegeng Wahyuniarti, menuturkan, lembaganya bertugas menyediakan infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam upaya mendukung industri halal di Indonesia lewat pembangunan sarana dan prasrana TIK.

Untuk sektor industri dan usaha kecil, BAKTI Keminfo telah menggelar program ekosistem digital Bakti antara lain berupa pelatihan UMKM digital 2020. Program yang digelar di awal masa pandemi Covid ini memfokuskan UMKM bisa bertahan dari terpaan pandemi.

“Kita juga menggelar pelatihan Toko Online Bumdes dan UMKM Lokal 2020. Dalam hal ini kita memfasilitasi sebanyak 100 UMKM/Bumdes dalam pelatihan yang di antaranya digital branding, marketing toko online dan pengelolaan toko online,” ujarnya.

Di tahun 2021 ini pihaknya akan menggelar pelatihan UKM Digital & Akses Permodalan yang menyasar UMKM di bidang kuliner, dengan target 800 UMKM dari 8 kota/kabupaten. Rencananya Bakti Keminfo juga mengagendakan Pelatihan Toko Online Bumdes/UMKM 2021 dengan target 50 Bumdes / UMKM lokal/.

Baca juga:Hong Kong Larang Masuk Penerbangan dari Indonesia

“Bumdes/UMKM binaan Bakti ini berpotensi untuk diberikan pelatihan dalam mendukung pengembangan industri halal. Sebagaimana kriteria industri halal, yakni kerja sama dengan laboratorium pengujian halal, sistem pengelolaan air bersih sesuai persyaratan halal dan tenaga kerja terlatih dalam jaminan produk halal,” jelasnya.

Sektor Fashion Bisa Jadi Motor

Modest Fashion Indonesia masih bertengger di nomor 3 setelah UEA dan Turki, namun sektor ini diyakini dapat mendongkrak industri halal Tanah Air. Desainer, Founder Fashion Brands & Pembina Industri Kreatif, Amy Atmanto mengatakan, tren global dalam pengeluaran untuk modest fashion dunia tertinggi adalah di Turki dengan total belanja USD29 miliar, disusul UAE dengan spending USD23 miliar dan Indonesia dengan total spending USD21 miliar.

Sementara total world spending untuk pakaian muslim di tahun 2018 bertumbuh 4,8% dari USD270 miliar menjadi USD283 miliar. Di tahun 2024 diperkirakan spending untuk muslim dan clothing apparel akan tumbuh sebesar 6% mencapai USD402 miliar.

“Saya menggunakan istilah modest fashion untuk mendorong mindset kita untuk dapat mengexplore wilayah-wilayah kreatif beyond traditional moslem outfit. Dengan istilah ini kita tidak dibatasi oleh konsepsi umum tentang busana muslim (gamis, abaya, kaftan),” ungkapnya.

Mengutip State of the Global Islamic Economic Report – Driving the Islamic economy revolution 4.0, Amy menuturkan, Indonesia merupakan pasar domestik no 3 terbesar dengan USD21 triliun, selain itu, gaya desain Indonesia diterima di dunia. Karena itu dia yakin Industri halal termasuk di dalamnya modish fashion, bisa menjadi pemantik ekonomi nasional.

“Kita mendominasi pencarian googling dengan keyword “moslem fashion”, hasilnya Indonesia 77%, 15% Malaysia, dan sisanya Inggris, India dan negara lain. Ini membuktikan Indonesia mendominasi fashion muslim,” jelasnya.

Meski demikian, Amy tidak memungkiri tantangan yang dihadapi industri modest fashion Indonesia antara lain masih terperangkap pada desain tradisional, kurangnya inovasi, keterbatasan skill pemasaran dan persaingan usaha, bahan baku yang masih harus impor, dan kebanyakan usaha fashion masih mengandalkan dari hobi serta kurangnya modal usaha.

Amy mendesak agar pengusaha & Desainer pelaku industry modest fashion harus berinovasi beyond traditional line seperti hijab, abaya, gamis. Selain itu, pemerintah agar lebih berperan untuk membuat kebijakan iklim kompetisi yang sehat.

“Kita masih ingat pernyataan Menteri Perdagangan “Bagaimana mau bersaing kalau harga hijab impor Rp1.900 ?? Dalam hal ini pemerintah menyatakan berupaya menertibkan predatory pricing agar produk-produk dalam negeri tidak tergerus oleh produk asing,” ungkapnya.

Baca juga:Covid-19 Melonjak, RSUD Cibinong Bogor Dirikan Tenda Darurat

Dia juga berharap outlet brand International di Indonesia bisa mengalokasikan space outletnya untuk produk modest fashion Indonesia.

“Harapannya bayangkan saja jika sebagai contoh : Product modest fashion Indonesia mendapat alokasi space di Zara Australia , Jerman, dan lainnya,” jelasnya.

Sapta Nirwandar, Ketua Indonesia Halal Life Center (HLC) mengugkapkan, modest fashion di Indonesia masuk 5 besar, tetapi sebagai negara konsumer, sementara negara eksportir tidak masuk 5 besar dan dalam Organization of Islamic Cooperation (OIC) Indonesia masih kalah dengan Banglades.

Modest Fashion tidak hanya IOC saja tetapi produk-produk sepeti hijab sudah diakui sebagai global fasion dan diakui band besar seperti Burberry, Gucci, Dolce,Nike, dan versace.

“Bicara modest fashion tidak hanya baju atau hijab, HLC melakukan reset dan hasilnya ada 52 item dalam beauty bussines untuk wanita dan 31 item untuk pria,” katanya.

Sementara untuk produk halal food, negara non muslim masih menjadi penyuplai utama bahkan untuk negara-negara OIC. Peringkat pertama ekportir produk halal adalah Brazil, dimana USD16,2 miliar, diikuti India dengan nilai ekspor sebesar USD 14,4 miliar.

“Indonesia menjadi konsumer halal food peringkat pertama sebesar USD 114 miliar,”jelasnya.

Sementara Bambang Suherman, Direktur Komunikasi & Aliansi Strategis Dompet Dhuafa menambahkan, sampai saat ini banyak sekali program yang dilakukan bekerja sama dengan BI dalam pembinaan UMKM hampir di seluruh Indonesia.

“Menariknya BI tidak lagi melihat program zakat itu habis dalam satu kali penyaluran, tetapi mampu menciptakan kemampuan produksi, lalu kemudian bisa mengakses permodalan umum, ini yang kita lakukan,” ujarnya.