Bahlil Buka-bukaan Soal Hambatan Investasi di Daerah, Apa Saja?
Minggu, 27 Juni 2021 - 09:20 WIB
loading...
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Investasi Wilayah I Sumatra di Kota Padang, Sumatra Barat. Dalam kesempatah itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang menjadi kendala investasi bagi pelaku usaha di daerah adalah ketidakpastian kesediaan lahan.
Terkait dnegan itu, Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi permasalahan lahan tersebut.
“Maka dalam rapat koordinasi ini, saya mau ada pembagian tugas yang jelas. Mana yang tugas pemerintah daerah, mana yang pemerintah pusat. Karena pusat tidak bisa mengurus tanah di daerah, yang tahu kan Gubernur dan para Bupatinya,” ungkap Bahlil di Jakarta, Minggu (27/6/2021).
Baca Juga: Kuartal I/2021, Posisi Investasi Internasional Masih Terjaga
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan investasi saja, tapi juga mewujudkan investasi yang berkualitas yang mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Bahlil juga menegaskan, tugas pemerintah bukan hanya mengurus investasi yang besar saja, akan tetapi juga mengurus usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “UMKM adalah benteng pertahanan ekonomi Indonesia. Kalau kata Presiden, mengurus UMKM itu mulia,” ujar Bahlil.
Terkait dnegan itu, Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi permasalahan lahan tersebut.
“Maka dalam rapat koordinasi ini, saya mau ada pembagian tugas yang jelas. Mana yang tugas pemerintah daerah, mana yang pemerintah pusat. Karena pusat tidak bisa mengurus tanah di daerah, yang tahu kan Gubernur dan para Bupatinya,” ungkap Bahlil di Jakarta, Minggu (27/6/2021).
Baca Juga: Kuartal I/2021, Posisi Investasi Internasional Masih Terjaga
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan investasi saja, tapi juga mewujudkan investasi yang berkualitas yang mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Bahlil juga menegaskan, tugas pemerintah bukan hanya mengurus investasi yang besar saja, akan tetapi juga mengurus usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “UMKM adalah benteng pertahanan ekonomi Indonesia. Kalau kata Presiden, mengurus UMKM itu mulia,” ujar Bahlil.
Lihat Juga :
