Sama-sama Berdampak ke Ekonomi, Lockdown Total Dinilai Lebih Efektif

JAKARTA - Pemerintah berencana menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam waktu dekat sebagai pengganti PPKM Mikro yang sedang berlangsung. Melalui tindakan ini diharapkan penambahan kasus harian bisa diketkan di baewah 10 ribu per hari.

Menanggapi usulan dalam PPKM Darurat yang telah beredar, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa tindakan itu dipastikan bakal menekan pertumbuhan ekonomi.



"Jadi di akhir tahun, ekonomi diperkirakan masih negatif sampai -0,5%. Sehingga, ada kehilangan PDB sebesar Rp848 triliun sepanjang 2021. Ini dengan asumsi bahwa PPKM yang ada sekarang, meskipun diperketat, tetapi sebenarnya tidak berbeda jauh dengan PPKM yang sudah ada, hanya jam operasionalnya saja diturunkan," katanya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (30/6/2021).

Menurut Bhima, pada kondisi seperti saat ini yang lebih efektif adalah melakukan lockdown secara total. Hal tersebut dilakukan agar hasil yang diharapkan dapat maksimal.

"Padahal yang efektif itu justru melakukan lockdown secara total. Artinya, pusat perbelanjaan memang ditutup dulu 100% selama 14 hari. Kemudian, makanan juga memang hanya secara delivery atau pesan antar dan tidak boleh makan di tempat. Tetapi, kalau melihat dari revisi PPKM yang disebut PPKM Darurat, ini sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan," cetusnya.

Bhima mengaku tidak melihat adanya perubahan yang signifikan sehingga efektivitasnya pun diragukan. Karena itu, dikhawatirkan kasus positif harian Covid-19 pun masih akan tinggi meski PPKM Darurat ini diterapkan.

Dia menambahkan, hal ini juga justru memberikan ketidakpastian yang besar bagi sektor seperti ritel, perhotelan, restoran, dan juga sektor yang berkaitan dengan transportasi.

Dia menuturkan, saat ini juga belum ada gambaran terkait seberapa besar belanja perlindungan sosial yang harus ditambah untuk mengantisipasi dari PPKM Darurat ini.

"Belajar dari PSBB waktu itu, di Jakarta masih ada 40% warga Jakarta yang melakukan aktivitas di luar rumah, meskipun ada PSBB yang ketat. Pelajaran dari PSBB sebelumnya, bahwa masyarakat akan patuh pada pemerintah untuk berada di rumah ketika ada bansos yang memadai, ada subsidi gaji khususnya bagi buruh yang memang harus bekerja secara harian atau buruh harian lepas," tutur Bhima.

Lebih lanjut, Bhima mengatakan, kondisi tersebut yang kemudian membuat pemerintah seharusnya segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Di mana, saat ini langkah tersebut belum terlihat. Padahal seharusnya rencana tersebut dilakukan secara pararel.



"Di satu sisi pemerintah melakukan pengetatan pembatasan untuk menurunkan kasus, tapi di sisi yang lain juga harus ada rencana matang untuk mendorong perindungan sosial yang lebih besar lagi. Serta, ditambah subsidi gaji bagi sektor informal atau pekerja harian lepas dan juga kompensasi bagi para pelaku usaha di daerah yang dilakukan PPKM secara ketat," tegasnya.

Bhima juga menyarankan pemerintah untuk segera menambah alokasi dana perlindungan sosial dan mengefektifkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini dirasa bisa lebih efektif terhadap penanganan pandemi sekaligus juga memulihkan optimisme dari dunia usaha.

"Kalau tidak ada perlindungan sosial yang memadai, ya nanti masyarakat akan tetap memaksa kerja di luar rumah dan itu menyebabkan penurunan kasus jadi semakin lambat," tutupnya.