Dorong Daya Saing, KLHK Perjuangkan Insentif Bagi Industri Daur Ulang

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mengajukan pemberian insentif fiskal bagi industri daur ulang kepada Kementerian Keuangan. Pemberian insentif penting untuk mendukung industri daur ulang agar memiliki daya saing yang kompetitif.

Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar mengatakan, pengelolaan sampah di Indonesia yang paling ideal adalah menggunakan konsep sirkular. Dalam ekonomi sirkular, sampah, emisi, dan energi yang terbuang diminimalisir dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi.



Novrizal menerangkan, sebelumnya menteri keuangan telah membentuk wacana penurunan pajak pertambahan nilai (PPN) industri daur ulang. Wacana tersebut, tegas dia, didukung penuh oleh KLHK.

"Sampai saat ini sudah ada wacana dan saya harap sudah keluar regulasinya dari menteri keuangan dalam mendorong PPN industri daur ulang untuk diturunkan dari 10% menjadi 2%," ujarnya dalam acara webinar "Prospek Bisnis Daur Ulang yang Berkelanjutan", Rabu (7/6/2021).

Novrizal menegaskan, hal ini harus diperjuangkan supaya industri daur ulang dapat tumbuh dengan baik dan kompetitif. Sebab pengembangan daur ulang merupakan industri hijau yang perlu diberikan subsidi insentif oleh pemerintah sehingga ada keberpihakan terhadap industri tersebut.

Selain itu, Novrizal menyampaikan bahwa pemerintah juga tengah berupaya dalam memperbesar ekosistem daur ulang dengan melakukan pengetatan impor bahan baku sampah (scrap). Adapun hal tersebut untuk menjaga keseimbangan pasokan di dalam negeri dan menjamin pertumbuhan yang berkesinambungan.

"Kami telah bersinergi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk mengembangkan peta jalan, di mana pada 2030 industri daur ulang di dalam negeri berpotensi mendapatkan seluruh bahan baku yang dibutuhkan baik sampah dari plastik dan kertas yang terpilah di dalam negeri sendiri," ucapnya.



Senada dengan hal itu, Novrizal menyebutkan, peningkatan sampah dalam negeri diproyeksikan meningkat hingga tiga kali lipat dari saat ini pada 2030 mendatang. Dimana kebutuhan bahan baku sampah industri di Tanah Air mencapai 7 juta ton sementara yang mampu dipenuhi dari dalam negeri hanya sekitar 52%.

"Maka dari itu perlu adanya pengembangan yang baik dengan IT sistem dan kerja sama antar-stakeholder seperti asosiasi pemulung," tutupnya.