Total PMN BUMN Usulan Erick Thohir Capai Rp106 Triliun, Ini Rinciannya

JAKARTA - Menteri BUMN, Erick Thohir , mengusulkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) perusahaan negara mencapai Rp106 triliun kepada Komisi VI DPR. Angka tersebut terdiri dari PMN Tambahan 2021 senilai Rp33,9 triliun dan PMN baru 2022 sebesar Rp72,449 triliun.

Erick menyebut, untuk PMN tambahan tahun ini diberikan kepada tiga perseroan negara yakni PT Waskita Karya (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, dan PT Hutama Karya (Persero) atau HK. Waskita Karya akan mendapatkan dana senilai Rp7,9 triliun, KAI Rp7 triliun, sementara Hutama Karya sebesar Rp19 triliun.

Untuk Waskita, anggaran tersebut akan digunakan perseroan untuk mengadakan sejumlah proyek infrastruktur yang berasal dari penugasan pemerintah. Erick menyebut, PMN sangat dibutuhkan perseroan untuk merealisasikan tugas-tugasnya. Sebab, permodalan perusahaan sudah dialokasikan ke Tol Trans Jawa yang sebelumnya mangkrak.

"Kita tahu banyak sekali pada saat itu tol-tol di Jawa itu dalam kondisi mangkrak sehingga Waskita harus mengambil alih, sehingga hari ini kita bisa nikmati jalan tol yang tembus di seluruh Jawa. Tentu hal ini ada konsekuensi dari pada permodalannya sendiri," ujar Erick, Kamis (8/7/2021).



Selain itu, ada penugasan tambahan yang diterima Waskita untuk pengerjaan Tol Sumatera, di mana dalam prosesnya manajemen menggunakan ekuitas perusahaan sendiri.

Untuk KAI, PMN akan dialokasikan untuk pengerjaan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodetabek. Proyek Strategi Nasional ini menggunakan dana PMN sebesar Rp2,7 triliun. Sedangkan untuk pemenuhan base equity Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) sebesar Rp4,3 triliun.

"Yang namanya LRT, ada Rp2,7 triliun dan tentu percepatan dari KCIC, LRT sendiri Alhamdulillah sudah mencapai hampir 80 persen lebih dan KCIC sudah 74-78 persen," katanya. Sedangkan PMN HK senilai Rp19 triliun akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Sementara, PMN di tahun 2022 yang diberikan kepada 12 BUMN sebesar Rp72,44 triliun. Nilai tersebut mencapai 80 persen. Dana segar itu pun akan difokuskan pada program restrukturisasi, penugasan dan pengembangan bisnis perusahaan.

Adapun 12 BUMN tersebut diantaranya, pertama, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp31,35 triliun untuk penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Kedua, PT Aviasi Pariwisata Indonesia senilai Rp9,31 triliun.

Dana itu digunakan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta lahan dan penyelesaian proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Ketiga, PT PLN sebesar Rp8,23 triliun untuk membiayai program pendanaan infrastruktur ketenagakerjaan, membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik perdesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022.



Keempat, PT Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp7 triliun, dimana, perseroan akan mengembangkan bisnis dan penguatan modal untuk meningkatkan modal tier I dan capital adequacy ratio (CAR).

Kekima, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp4,1 triliun. Manajemen akan menggunakan PMN untuk penugasan dalam rangka menjalankan proyek strategis nasional (PSN) kereta cepat untuk menutup cost overrun.

Keenam, PT Waskita Karya (Persero) senilai Rp3 triliun. Dana dialokasikan untuk restrukturisasi penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi. Ketujuh, PT BPUI sebesar Rp2 triliun berkaitan dengan restrukturisasi Jiwasraya yang sampai dengan saat ini sudah selesai seluruh polis per 31 Mei 2021

Kedelapan, PT Adhi Karya (Persero) senilai Rp2 triliun untuk penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen dan proyek SPAM Karian. Kesembilan, PT Perumnas sebesar Rp2 triliun guna program perumahan rakyat Jakarta-Medan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBK).

Kesepuluh, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN sebesar Rp2 triliun guna penguatan modal untuk meningkatkan Tier I Capital dan CAR. Kesebelas, PT RNI senilai Rp1,2 triliun untuk penguatan industri pangan dan peningkatan inklusivitas petani, peternak, nelayan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dua belas, PT Damri sebesar Rp250 miliar untuk penyediaan armada untuk program penugasan.