Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kurang Dana, Pemerintah Mau Ngutang ke Bank China

JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan pinjaman dana dari China Development Bank (CDB) guna mendukung operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) . Saat ini proses negosiasi tengah dilakukan.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengaku belum mengetahui secara pasti berapa jumlah pinjaman yang akan diajukan pemegang saham KCJB. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kartika menjelaskan, pinjaman perlu dilakukan untuk mendukung operasional awal KCJB. Sebab, dalam perhitungannya, KCJB akan mengalami cost deficiency atau kekurangan biaya saat awal beroperasi.



Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tersebut pun ditarget rampung sebelum 2022. Saat ini proses konstruksi terus dilakukan. "Operasional awal (KCJB), cash flow-nya negatif yang akan terjadi di awal-awal operasi ini. Kita sedang skemakan dengan pembiayaan dari bank, dalam hal ini China Development Bank," ujar Kartika, Kamis (8/7/2021).

Dalam prosesnya, PT KAI (Persero) akan membentuk sinking fund atau saluran dana yang wajib masuk dalam daftar perencanaan keuangan. Sinking fund tersebut harus memperoleh jaminan dari negara. Dengan begitu, pengajuan pinjaman sendiri dijamin manajemen KAI.



Tiko, sapaan akrab Kartika juga mencatat, Kereta Cepat Jakarta Bandung kemungkinan mengalami cost overrun karena persoalan keterlambatan pembebasan lahan di Depo Bekasi, Jawa Barat.

Nilai pembengkakan konstruksi itu diperkirakan mencapai USD1,4-1,9 miliar atau setara Rp20,39 triliun-Rp27,6 triliun. Terkait hal itu, pemerintah tengah bernegosiasi dengan otoritas China untuk memenuhi biaya cost overrun.