Penerapan New Normal Tidak Bisa Disamaratakan di Seluruh Indonesia
Rabu, 27 Mei 2020 - 14:12 WIB
loading...
Ilustrasi the new normal. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo tengah mempersiapkan fase normal baru ( new normal ) dengan membuka sejumlah aktivitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19 , demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah terpuruk.
Meski new normal dianggap bisa memulihkan ekonomi, namun banyak pihak yang meminta agar penerapannya dilakukan secara hati-hati dan tepat. Karena potensi risiko wabah Covid-19 masih mengancam.
Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk Ryan Kiryanto mengatakan kegiatan ekonomi di Indonesia sebenarnya belum bisa dilakukan. Pasalnya, kemampuan penularan Covid-19 yang diukur dari Reproduction Number (RO) di beberapa provinsi di Indonesia belum bawah 1.
"Jika mengacu hal tersebut, daerah yang paling mendekati itu hanya baru DKI Jakarta. Untuk itu, pemerintah harus berhati-hati kapan membuka kegiatan ekonomi ini," kata Ryan saat di acara Market Review IDX Channel di Jakarta, Rabu (27/5/2020).
Ryan menjelaskan, jika pemerintah tetap membuka kegiatan ekonomi, maka protokol kesehatan harus diterapkan secara disiplin. Pemerintah, imbuhnya, harus dapat memastikan protokol kesehatan sudah disiapkan oleh para korporasi atau badan usaha. (Baca juga: Jumlah Kasus Tinggi, Jokowi Minta Jatim Diberi Dukungan Penuh )
Meski new normal dianggap bisa memulihkan ekonomi, namun banyak pihak yang meminta agar penerapannya dilakukan secara hati-hati dan tepat. Karena potensi risiko wabah Covid-19 masih mengancam.
Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk Ryan Kiryanto mengatakan kegiatan ekonomi di Indonesia sebenarnya belum bisa dilakukan. Pasalnya, kemampuan penularan Covid-19 yang diukur dari Reproduction Number (RO) di beberapa provinsi di Indonesia belum bawah 1.
"Jika mengacu hal tersebut, daerah yang paling mendekati itu hanya baru DKI Jakarta. Untuk itu, pemerintah harus berhati-hati kapan membuka kegiatan ekonomi ini," kata Ryan saat di acara Market Review IDX Channel di Jakarta, Rabu (27/5/2020).
Ryan menjelaskan, jika pemerintah tetap membuka kegiatan ekonomi, maka protokol kesehatan harus diterapkan secara disiplin. Pemerintah, imbuhnya, harus dapat memastikan protokol kesehatan sudah disiapkan oleh para korporasi atau badan usaha. (Baca juga: Jumlah Kasus Tinggi, Jokowi Minta Jatim Diberi Dukungan Penuh )
Lihat Juga :
