Swasta Boleh Gelar Vaksinasi Berbayar, Bio Farma Belum Pastikan Waktunya
Selasa, 13 Juli 2021 - 11:26 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah membuka kesempatan bagi perusahaan swasta untuk melaksanakan vaksinasi gotong royong individu atau mandiri alias berbayar. Namun, belum ada pembahasan terkait skema pelaksanaan dan harga vaksin.
PT Bio Farma (Persero) selaku induk Holding BUMN Farmasi yang ditugaskan melakukan pengadaan dan memproduksi vaksin Covid-19 belum membuka komunikasi dengan manajemen perusahaan swasta.
"Belum ada (komunikasi harga dengan swasta)," ujar Sekretaris Perusahaan sekaligus Juru Bicara Vaksin PT Bio Farma, Bambang Heriyanto saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (13/7/2021).
Dia mencatat, pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu akan diperluas kepada korporasi swasta dengan pertimbangan kepemilikan fasilitas kesehatan (faskes).
Faskes tersebut menjadi syarat yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021. Adapun faskes yang dimaksud adalah cool room, vaksinator, izin dari Kemenkes, dan sejumlah prosedur pelayanannya.
Untuk memperoleh akses tersebut, manajemen perusahaan harus mengajukan kepada Bio Farma. Dalam prosesnya, Holding BUMN Farmasi akan melakukan pengkajian ulang.
"Jadi fasilitas kesehatan yang swasta juga boleh, asal memenuhi persyaratan, sepanjang dia tidak menjalankan program vaksinasi pemerintah. Jadi tidak ada hal yang khusus," tuturnya.
Vaksinasi gotong royong untuk individu merupakan program vaksinasi gotong royong yang diperluas melalui Permenkes Nomor 19 Tahun 2021. Jika sebelumnya pelaksanaan vaksinasi gotong royong dilaksanakan oleh perusahaan berbadan hukum atau badan usaha (BUMN), untuk karyawan dan keluarganya. Kini, pemerintah memperluas pelayanan melalui fasilitas kesehatan yang dimiliki BUMN dan swasta untuk difokuskan kepada masyarakat secara individu. "Sekarang diperluas, ada perubahan atau perluasan target atau sasarannya," ungkapnya.
Adapun vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong individu adalah vaksin Sinopharm. Menurut Bambang, jenis vaksin yang digunakan harus berbeda dengan vaksin yang dipakai dalam program vaksinasi pemerintah.
PT Bio Farma (Persero) selaku induk Holding BUMN Farmasi yang ditugaskan melakukan pengadaan dan memproduksi vaksin Covid-19 belum membuka komunikasi dengan manajemen perusahaan swasta.
"Belum ada (komunikasi harga dengan swasta)," ujar Sekretaris Perusahaan sekaligus Juru Bicara Vaksin PT Bio Farma, Bambang Heriyanto saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (13/7/2021).
Dia mencatat, pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu akan diperluas kepada korporasi swasta dengan pertimbangan kepemilikan fasilitas kesehatan (faskes).
Faskes tersebut menjadi syarat yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021. Adapun faskes yang dimaksud adalah cool room, vaksinator, izin dari Kemenkes, dan sejumlah prosedur pelayanannya.
Untuk memperoleh akses tersebut, manajemen perusahaan harus mengajukan kepada Bio Farma. Dalam prosesnya, Holding BUMN Farmasi akan melakukan pengkajian ulang.
"Jadi fasilitas kesehatan yang swasta juga boleh, asal memenuhi persyaratan, sepanjang dia tidak menjalankan program vaksinasi pemerintah. Jadi tidak ada hal yang khusus," tuturnya.
Vaksinasi gotong royong untuk individu merupakan program vaksinasi gotong royong yang diperluas melalui Permenkes Nomor 19 Tahun 2021. Jika sebelumnya pelaksanaan vaksinasi gotong royong dilaksanakan oleh perusahaan berbadan hukum atau badan usaha (BUMN), untuk karyawan dan keluarganya. Kini, pemerintah memperluas pelayanan melalui fasilitas kesehatan yang dimiliki BUMN dan swasta untuk difokuskan kepada masyarakat secara individu. "Sekarang diperluas, ada perubahan atau perluasan target atau sasarannya," ungkapnya.
Adapun vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong individu adalah vaksin Sinopharm. Menurut Bambang, jenis vaksin yang digunakan harus berbeda dengan vaksin yang dipakai dalam program vaksinasi pemerintah.
(ind)
Lihat Juga :
