Simak! Aturan Perjalanan Darat Antisipasi Libur Idul Adha
Rabu, 14 Juli 2021 - 20:33 WIB
loading...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menyiapkan kebijakan pembatasan atau pengetatan kembali menjelang persiapan libur Idul Adha 20 Juli mendatang. Adapun hal ini tercantum dalam SE terbaru Kementerian Perhubungan. Terkait perjalanan di dalam negeri, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengacu pada Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 14 tentang mewajibkan calon penumpang transportasi umum menunjukkan sertifikat vaksin setidaknya dosis pertama dan hasil negative Tes PCR 2x24 jam untuk penerbangan dan sertifikat vaksin dosis pertama setidaknya ditambah hasi Tes PCR 2x24 jam atau rapid antigen yang berlaku 1x24 jam di moda transportasi yang lain termasuk kendaraan pribadi.
SE Satgas tersebut diturunkan di dalam SE Kementerian Perhubungan yang khusus untuk transportasi darat yang tertuang di dalam SE Nomer 43 yang kemudian dirubah dengan SE Nomor 49. Pada SE Nomor 49 ditambah ketentuan untuk kawasan aglomerasi dimana untuk perjalanan rutin wajib membawa surat tanda registrasi pekerjaan (STRP) atau surat keterangan yang lain yang tercantum dalam SE tersebut.
Baca Juga: Cegah Lonjakan COVID-19 Saat Idul Adha, UEA Terapkan Langkah Tegas
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan bahwa dalam SE Nomor 43 yang terbaru perubahannya hanya pada aturan perjalanan di kawasan perkotaan atau aglomerasi. Sebelumnya, dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Sedangkan perubahannya ada pada poin (6a) perjalanan rutin dengan moda transportasi darat serta sungai, danau dan penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan sektor kritikal.
“Jadi kepentingan yang masih boleh diizinkan melakukan perjalanan adalah sektor esensial dan kritikal,” ujar Budi Setiyadi dalam konferensi pers, Rabu (14/7/2021).
SE Satgas tersebut diturunkan di dalam SE Kementerian Perhubungan yang khusus untuk transportasi darat yang tertuang di dalam SE Nomer 43 yang kemudian dirubah dengan SE Nomor 49. Pada SE Nomor 49 ditambah ketentuan untuk kawasan aglomerasi dimana untuk perjalanan rutin wajib membawa surat tanda registrasi pekerjaan (STRP) atau surat keterangan yang lain yang tercantum dalam SE tersebut.
Baca Juga: Cegah Lonjakan COVID-19 Saat Idul Adha, UEA Terapkan Langkah Tegas
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan bahwa dalam SE Nomor 43 yang terbaru perubahannya hanya pada aturan perjalanan di kawasan perkotaan atau aglomerasi. Sebelumnya, dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Sedangkan perubahannya ada pada poin (6a) perjalanan rutin dengan moda transportasi darat serta sungai, danau dan penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan sektor kritikal.
“Jadi kepentingan yang masih boleh diizinkan melakukan perjalanan adalah sektor esensial dan kritikal,” ujar Budi Setiyadi dalam konferensi pers, Rabu (14/7/2021).
Lihat Juga :
