PPKM Darurat Diperpanjang, Bansos Tidak Cukup Buat Hidup Sebulan

Jum'at, 16 Juli 2021 - 19:08 WIB
loading...
PPKM Darurat Diperpanjang,...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menandaskan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah Rp300.000 sebulan tidak cukup untuk menanggung beban selama PPKM Darurat.

"Jelas bansos tidak cukup jika bantuan hanya Rp300.000 per bulan per keluarga penerima. Ini artinya dalam situasi krisis, nominal bansos tidak beda jauh dengan kondisi normal," tandas dia saat dihubungi MNC News Portal Indonesia, Jumat (16/07/2021).

Baca Juga: Menakar Risiko Ekonomi Bila PPKM Darurat Diperpanjang

Menurut dia harus ada tambahan ekstra untuk perlindungan sosial dimasa krisis. Ia pun mengusulkan bansos ditambah jadi Rp1 juta sebulan. "Kalau boleh usul untuk bansos tunai minimal Rp1 juta per keluarga per bulan," kata dia.

Dia memastikan bahwa PPKM Darurat akan memukul perekonomian lebih mendalam lagi dan berdampak kepada banyak sektor khususnya yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat seperti retail, transportasi, perhotelan dan restoran. Disamping itu dirinya mengatakan kondisi pada saat ini di masa ppkm terdapat sejumlah perusahaan yang mengajukan penundaan bayar hutang dan bahkan mengajukan pailit diprediksi meningkat pada kuartal ketiga.

"Jadi selain itu dengan adanya perpanjangan PPKM ini tidak menutup kemungkinan dampaknya memicu PHK massal diberbagai sektor. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga worst scenario (skenario terburuk) nya akan kontraksi," paprarnya.

Baca Juga: Corona Masih Mengancam, Berikut 4 Tips WFH Supaya Tetap Produktif

Ia mengungkapkan sebanyak -0,5% kontraksi dari batas atas pertumbuhan positif 1,5% di Kuartal III/2021 namun demikian, pihak pemerintah belum bijak dalam menggelontorkan bantuan.
(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Digitalisasi Bansos...
Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah Mulai Juni 2026, Begini Penjelasan Komdigi
Belanja Pemerintah per...
Belanja Pemerintah per Januari 2026 Tembus Rp227,4 Triliun, Buat Apa?
Paket Stimulus Ekonomi...
Paket Stimulus Ekonomi I-2026: Bansos Rp17,5 Triliun Bakal Cair Sebelum Lebaran
Menata Ulang Bansos,...
Menata Ulang Bansos, Fokus Bakal Beralih ke Lansia dan Disabilitas
Siap-siap! Penyaluran...
Siap-siap! Penyaluran Subsidi BBM, Listrik, hingga Bansos Bakal Pakai Face Recognition
2 Juta Penerima Bansos...
2 Juta Penerima Bansos Dipangkas lewat Pemutakhiran DTSEN, Wamensos Sebut Terus Berjalan
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Prabowo Instruksikan...
Prabowo Instruksikan Sinkronisasi Data Bansos, 88 Daerah Jadi Prioritas Pengentasan Kemiskinan
49 Pendamping PKH Diberhentikan...
49 Pendamping PKH Diberhentikan Akibat Pelanggaran Penyaluran Bansos
Rekomendasi
UNCLOS 82, Strategi...
UNCLOS 82, Strategi Sea Denial Melawan AT Mahan
Hadapi Pemilu 2029,...
Hadapi Pemilu 2029, PSI Perkuat Konsolidasi Akar Rumput di Kalimantan
Kemendagri Sebut Transformasi...
Kemendagri Sebut Transformasi BUMD sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah
Berita Terkini
Bocoran Isi Kesepakatan...
Bocoran Isi Kesepakatan AS-Iran: Barter Minyak, Aset Triliunan, hingga Senjata Nuklir
Pendaftaran Program...
Pendaftaran Program Magang ke Jepang Dibuka Kemnaker, Begini Caranya
Perkuat Rupiah, BI dan...
Perkuat Rupiah, BI dan Bank Sentral China Perdalam Penguatan Transaksi Tanpa Dolar AS
Anomali Tiket Pesawat:...
Anomali Tiket Pesawat: Penerbangan Domestik Dipungut PPN, ke Luar Negeri Bebas Pajak
Menakar Efek Domino...
Menakar Efek Domino Pertamax Rp16.250: Waspada Ancaman Inflasi
Asprindo Dorong Skema...
Asprindo Dorong Skema Hybrid Pengelolaan Blok Andaman
Infografis
PPKM Diperpanjang, Ganjil...
PPKM Diperpanjang, Ganjil Genap di Jakarta Tetap Berlaku
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved