95% Bansos Tunai Sudah Tersalurkan di DKI Jakarta, Sudah Kebagian Belum?

Minggu, 01 Agustus 2021 - 05:39 WIB
loading...
95% Bansos Tunai Sudah Tersalurkan di DKI Jakarta, Sudah Kebagian Belum?
Untuk Wilayah DKI Jakarta, pada Sabtu 31 Juli ini atau 7 Hari setelah mulai bayar PT Pos Indonesia sudah berhasil menyalurkan sebanyak 95% dari alokasi Bantuan Sosial Tunai (BST) yang ada. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Bantuan Sosial Tunai (BST) atau bansos tunai untuk Wilayah DKI Jakarta sudah berhasil menyalurkan sebanyak 95% dari alokasi yang ada, per Sabtu 31 Juli ini atau 7 Hari setelah mulai bayar PT Pos Indonesia . Dalam upaya menyelamatkan nyawa berbarengan dengan pemulihan ekonomi, pemerintah menjalankan program Jaring Pengaman Sosial yang salah satunya pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) atau bansos tunai.

“Karena warga terbatas bergerak, kami yang bergerak. Tenaga pengantar kita tambah, protokol kita perketat, seluruh karyawan yang melakukan pengantaran kita vaksin lengkap,” kata Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia (persero), Charles Sitorus di Jakarta, Sabtu (31/7).



"Tahun ini sangat dibatasi, karena tidak boleh menimbulkan banyak kerumunan. Kami juga perkuat koordinasi dengan aparat setempat, RT/RW, Dinas Kesehatan setempat, Satgas Covid, dan pihak keamanan sejak 15 Juli," sambung Charles.

Lantaran metode kali ini sistemnya jemput bola, maka Pos Indonesia harus memperbanyak jumlah petugas juru bayar yang diturunkan ke lapangan.

Kepala Kantor Pos Regional II, Arifin Muchlis mengatakan, bahwa Pos Indonesia ingin menyalurkan BST dengan cepat karena saat ini masyarakat sangat membutuhkan uang bantuan sosial tunai ini.

“Penyaluran bantuan sosial tunai di wilayah Jakarta ini menjadi daerah yang langsung mendapat pemantauan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta, sehingga kita harus menyalurkan ini secara cepat dan tepat sasaran,” jelas Arifin.

Dalam hal validitas data KPM, Pos Indonesia melakukan pembaruan data secara berkala kepada Kemensos.

Kemensos dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama-sama mengawal validitas data PKM, memastikan kesesuaian jumlah, dan ketepatan waktu penyaluran BST.

"BPKP dari sisi akuntabilitas meyakinkan bahwa prosedur yang dijalankan oleh Kemensos benar-benar disosialisasikan oleh lembaga di bawahnya termasuk provinsi, hingga tingkat paling bawah, (yang kemudian) dikomunikasikan dengan mitra yang menyalurkan," ucap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Samono.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.3172 seconds (0.1#10.140)