Erick Thohir: Sri Mulyani Sudah Bayar Utang ke BUMN
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan utang pemerintah kepada sejumlah BUMN telah berkurang. Menurut dia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati belum lana ini telah membayar utang pemerintah yang sudah jatuh tempo kepada BUMN.
"Alhamdulillah Menkeu kemarin, kami dibantu, sudah bayar utang. Utang pemerintah kepada kami yang sudah 3-5 tahun jatuh tempo kan kemarin, akhirnya dibayar. Apakah yang namanya listrik, apakah yang namanya pupuk, karena memang listrik, pupuk, bensin ini tidak mungkin berhenti karena ini menjadi bagian," kata Erick di Jakarta, Jumat (29/5/2020).
(Baca Juga: Terdampak Covid-19, Erick Ingin Rampingkan Klaster BUMN)
Erick menambahkan, utang yang telah dibayarkan bisa membantu BUMN untuk memperbaiki cashflow yang terdampak pandemi virus corona. "Nah ini kesempatan kita untuk membangun dan tentu kami dari BUMN terus melakukan tugas-tugas lain yang diminta pemerintah," tegasnya.
Dia melanjutkan, kendati telah mendapatkan dana segar, pihaknya akan meneruskan perampingan dalam rangka efisiensi BUMN. Untuk masalah ini, tegas dia, Kementerian BUMN sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita coba lakukan efisiensi karena kita tidak mau nanti cashflow kita terganggu dan sekarang alhamdulillah kita sudah dapat Perpres dari Presiden, kita boleh mulai melakukan merger dan penutupan beberapa perusahaan," tegasnya.
"Alhamdulillah Menkeu kemarin, kami dibantu, sudah bayar utang. Utang pemerintah kepada kami yang sudah 3-5 tahun jatuh tempo kan kemarin, akhirnya dibayar. Apakah yang namanya listrik, apakah yang namanya pupuk, karena memang listrik, pupuk, bensin ini tidak mungkin berhenti karena ini menjadi bagian," kata Erick di Jakarta, Jumat (29/5/2020).
(Baca Juga: Terdampak Covid-19, Erick Ingin Rampingkan Klaster BUMN)
Erick menambahkan, utang yang telah dibayarkan bisa membantu BUMN untuk memperbaiki cashflow yang terdampak pandemi virus corona. "Nah ini kesempatan kita untuk membangun dan tentu kami dari BUMN terus melakukan tugas-tugas lain yang diminta pemerintah," tegasnya.
Dia melanjutkan, kendati telah mendapatkan dana segar, pihaknya akan meneruskan perampingan dalam rangka efisiensi BUMN. Untuk masalah ini, tegas dia, Kementerian BUMN sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita coba lakukan efisiensi karena kita tidak mau nanti cashflow kita terganggu dan sekarang alhamdulillah kita sudah dapat Perpres dari Presiden, kita boleh mulai melakukan merger dan penutupan beberapa perusahaan," tegasnya.
(fai)