Tak Penuhi Pasokan Domestik, 34 Perusahaan Batu Bara Kehilangan Dolar
Senin, 16 Agustus 2021 - 16:23 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sanksi tegas berupa larangan ekspor terhadap 34 perusahaan batu bara yang tidak memenuhi kewajiban pasokan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau domestic market obligation. Sanksi itu sendiri dijatuhkan lantaran perusahaan itu gagal memenuhi kewajiban pasokan batu bara yang sesuai dengan kontrak penjualan dengan PT PLN (Persero) dalam periode 1 Januari hingga 31 Juli 2021.
Baca juga: JK Sebut Taliban Tak Akan Usik Kedutaan Besar Asing, Apalagi Kedubes RI
Mengutip program Market Review IDX Channel, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengirimkan surat keputusan perihal "Pelarangan Penjualan Batu Bara ke Luar Negeri" kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada 7 Agustus 2021.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan mereka mendukung upaya pemerintah menerapkan sanksi tegas jika terjadi wanprestasi.
"Kami dari APBI dari awal terus mendukung pemerintah agar menerapkan sanksi tegas jika terjadi wanprestasi dari perusahaan terhadap pasokan dalam negeri. Jadi konteksnya saat itu yang terjadi, pemerintah memberikan sanksi tegas," katanya dalam program Market Review IDX Channel di Jakarta, Senin (16/8/2021).
Baca juga: JK Sebut Taliban Tak Akan Usik Kedutaan Besar Asing, Apalagi Kedubes RI
Mengutip program Market Review IDX Channel, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengirimkan surat keputusan perihal "Pelarangan Penjualan Batu Bara ke Luar Negeri" kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada 7 Agustus 2021.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan mereka mendukung upaya pemerintah menerapkan sanksi tegas jika terjadi wanprestasi.
"Kami dari APBI dari awal terus mendukung pemerintah agar menerapkan sanksi tegas jika terjadi wanprestasi dari perusahaan terhadap pasokan dalam negeri. Jadi konteksnya saat itu yang terjadi, pemerintah memberikan sanksi tegas," katanya dalam program Market Review IDX Channel di Jakarta, Senin (16/8/2021).
Lihat Juga :
