7 Belanja Prioritas Nasional untuk Gerakan Pertumbuhan Ekonomi, Bappenas Kasih Rinciannya
Selasa, 17 Agustus 2021 - 00:36 WIB
loading...
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memaparkan, 7 alokasi dana Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2022 untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas , Suharso Monoarfa memaparkan, ada tujuh (7) alokasi dana Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2022 yang bertujuan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi .
Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan anggaran sebesar Rp44,5 triliun. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan sebesar Rp94,7 triliun.
Baca Juga: Pesan Bappenas ke Margo Yuwono, Data BPS Jangan Sampai Bocor!
Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing sebesar Rp237,2 triliun. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sebesar Rp4,5 triliun.
Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sebesar Rp88,9 triliun. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim sebesar Rp7,4 triliun. Ketujuh, memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik sebesar Rp38,9 triliun.
"Kami di Bappenas telah menghitung growth diagnostic sedemikian rupa. Misalnya, prioritas nasional 1 dihitung sehingga bisa kita tarik sasaran kegiatan dan alokasinya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (16/8/2021).
Baca Juga: Bocoran Bappenas: Ekonomi RI Kuartal I 2021 Masih Minus
Suharso melanjutkan, angka-angka tersebut merupakan agregasi dan kesepakatan dari berbagai pihak termasuk dengan kementerian/lembaga. Adapun sasaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam RKP tahun 2022 antara lain pertumbuhan ekonomi 5%-5,5%; rasio gini 0,376-0,378; nilai Indeks Pembangunan Manusia 73,41-73,46; penurunan emisi gas rumah kaca 26,87%, tingkat pengangguran terbuka 5,5%-6,3%; tingkat kemiskinan 8,5%-9%.
Indikator lainnya Nilai Tukar Petani (NTP) diangka 103-105, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104-106. "Sasaran pembangunan dan sasaran pertumbuhan ekonomi merupakan hasil kesepakatan berbagai pihak. Kita melihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran," jelasnya.
Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan anggaran sebesar Rp44,5 triliun. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan sebesar Rp94,7 triliun.
Baca Juga: Pesan Bappenas ke Margo Yuwono, Data BPS Jangan Sampai Bocor!
Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing sebesar Rp237,2 triliun. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sebesar Rp4,5 triliun.
Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sebesar Rp88,9 triliun. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim sebesar Rp7,4 triliun. Ketujuh, memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik sebesar Rp38,9 triliun.
"Kami di Bappenas telah menghitung growth diagnostic sedemikian rupa. Misalnya, prioritas nasional 1 dihitung sehingga bisa kita tarik sasaran kegiatan dan alokasinya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (16/8/2021).
Baca Juga: Bocoran Bappenas: Ekonomi RI Kuartal I 2021 Masih Minus
Suharso melanjutkan, angka-angka tersebut merupakan agregasi dan kesepakatan dari berbagai pihak termasuk dengan kementerian/lembaga. Adapun sasaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam RKP tahun 2022 antara lain pertumbuhan ekonomi 5%-5,5%; rasio gini 0,376-0,378; nilai Indeks Pembangunan Manusia 73,41-73,46; penurunan emisi gas rumah kaca 26,87%, tingkat pengangguran terbuka 5,5%-6,3%; tingkat kemiskinan 8,5%-9%.
Indikator lainnya Nilai Tukar Petani (NTP) diangka 103-105, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104-106. "Sasaran pembangunan dan sasaran pertumbuhan ekonomi merupakan hasil kesepakatan berbagai pihak. Kita melihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran," jelasnya.
(akr)
Lihat Juga :
