Risma Sebut Pengguna Listrik Besar Terima Bansos, Ekonom: Datanya Tak Komplet
Sabtu, 21 Agustus 2021 - 14:30 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui, penyaluran bantuan sosial (bansos) belum tepat sasaran. Pengakuan tersebut menyusul adanya temuan warga pengguna listrik dengan daya tinggi ikut menerima program jaring pengaman sosial tersebut.
"Jadi bagaimana mungkin dia terima itu bantuan yang rumahnya misalkan 10.000 watt ternyata dia menerima bantuan, dan ini ada yang begitu," ujar Risma, dikutip Sabtu (21/8/2021).
Menanggapi perkara tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai perlu adanya perbaikan mekanisme penyaluran bansos melalui data terpadu. Data itu berupa integrasi data kependudukan, data kemiskinan yang mengacu pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pelanggan listrik, data UMKM, data BPJS kesehatan, hingga data BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga: Ngeri, Amerika Serikat Berhasil Kembangkan Kendaraan Tempur dengan Senjata Laser
"Jadi kalau komplet datanya, maka pemerintah bisa memiliki social security number seperti di AS, tidak perlu banyak kartu dan database," ujar Bhima saat dimintai pendapatnya.
Dia menghitung, jumlah kelas menengah yang rentan miskin di Indonesia tercatat mencapai 115 juta orang sebelum pandemi Covid-19. Jumlah tersebut mengalami tren kenaikan selama pandemi berlangsung.
Artinya, pandemi membuat kelas menengah menjadi orang miskin baru. Karenanya, untuk memperoleh kelengkapan data, pemerintah seyogyanya melakukan pembaharuan dan verifikasi data bansos.
"Jadi bagaimana mungkin dia terima itu bantuan yang rumahnya misalkan 10.000 watt ternyata dia menerima bantuan, dan ini ada yang begitu," ujar Risma, dikutip Sabtu (21/8/2021).
Menanggapi perkara tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai perlu adanya perbaikan mekanisme penyaluran bansos melalui data terpadu. Data itu berupa integrasi data kependudukan, data kemiskinan yang mengacu pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pelanggan listrik, data UMKM, data BPJS kesehatan, hingga data BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga: Ngeri, Amerika Serikat Berhasil Kembangkan Kendaraan Tempur dengan Senjata Laser
"Jadi kalau komplet datanya, maka pemerintah bisa memiliki social security number seperti di AS, tidak perlu banyak kartu dan database," ujar Bhima saat dimintai pendapatnya.
Dia menghitung, jumlah kelas menengah yang rentan miskin di Indonesia tercatat mencapai 115 juta orang sebelum pandemi Covid-19. Jumlah tersebut mengalami tren kenaikan selama pandemi berlangsung.
Artinya, pandemi membuat kelas menengah menjadi orang miskin baru. Karenanya, untuk memperoleh kelengkapan data, pemerintah seyogyanya melakukan pembaharuan dan verifikasi data bansos.
Lihat Juga :
