Kendala Penyaluran Bansos di Daerah 3T: Bantuan Rp200 Ribu, Ongkosnya Rp600 ribu

Selasa, 31 Agustus 2021 - 19:06 WIB
loading...
Kendala Penyaluran Bansos...
Mensos Tri Rismaharini. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengeluhkan mekanisme penyaluran bantuan sosial (Bansos) di wilayah 3T (Terluar, Terpencil, dan Tertinggal) yang ongkos pengirimannya melebihi bantuan yang diberikan. Risma berjanji untuk segera menerbitkan regulasi terkait masalah tersebut.

Dia mengungkapkan, penyaluran bantuan senilai Rp200 ribu kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di daerah 3T ditempuh dengan ongkos Rp200-600 ribu, dengan harus menumpang perahu untuk mengarungi sungai atau menyeberangi laut.

"Bantuannya saja Rp200 ribu. Ongkosnya sampai Rp200-600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa, Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan," ujar Mensos dikutip dari laman Kemensos, Selasa (31/8/2021).

Mensos menduga hal itulah yang membuat distribusi bantuan sosial untuk KPM di daerah 3T menjadi terhambat, disinyalir oleh faktor biaya dan kondisi alam yang sulit. "Jangan-jangan itu juga yang menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan," sambungnya.

Untuk itu, Risma menyebut akan melakukan evaluasi lebih dahulu untuk memastikan pendekatan apa yang paling tepat agar penerima manfaat di kawasan 3T untuk bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. "Mungkin memang harus menggunakan pendekatan geografis bukan administratif. Khususnya untuk kawasan dengan wilayah kepulauan," kata Risma.

Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah menyalurkan beberapa bantuan kepada masyarakat. Diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), diskon listrik, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan non Tunai (BNPT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gaji.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Mensos memaparkan pencairan bantuan sosial di Provinsi Riau. Untuk PKH, Mensos mengecek progres penyaluran bantuan di Kota Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar. Untuk Tahap l, terdapat 202 KPM menerima kartu. Tahap ll, terdapat 2.662 kartu belum terdistribusi.

Untuk BPNT di Kota Pekanbaru disampaikan bahwa dalam periode tiga bulan total yang tidak tersalurkan sebanyak 8.044. Yakni bulan Juli terdapat 3247 kartu belum terdistribusi, Agustus 2472, dan bulan September sebanyak 2325 kartu.
(ind)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1472 seconds (0.1#10.140)