Menperin Agus Pastikan Pemberdayaan UMKM Jadi Prioritas Pemerintah

JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM ) atau industri kecil menengah (IKM), saat ini menjadi prioritas pemerintah.

Hal itu diutarakannya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN tentang Kemitraan Koperasi dan UMKM/IKM dalam Rantai Pasok BUMN.



"Pemerintah telah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 menjadi Rp744,75 triliun, dan sebesar Rp161,2 triliunnya dialokasikan untuk program dukungan bagi UMKM dan koperasi," kata Agus Jumat (3/9/2021).

Dia mengungkap, upaya pemulihan ekonomi nasional melalui pemberdayaan dan kerja sama kemitraan dengan UMKM/IKM tersebut, memerlukan usaha yang sangat keras, progresif, dan agresif. "Serta kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Untuk pemberdayaan usaha mikro, Agus memastikan Kementerian Perindustrian telah menyelenggarakan berbagai program pembinaan dan pendampingan baik jumlah atau volume yang cukup maksimal. Misalnya, melalui pengembangan ekosistem rantai pasok, seperti program link and match dan kemitraan dengan industri besar termasuk BUMN.

"Maupun juga melalui ekosistem digital, dengan memasukkan IKM ke dalam platform marketplace dan juga pengadaan barang pemerintah serta BUMN," ungkap dia.

Dia menambahkan, melalui kolaborasi kerja sama kemitraan yang ditandatangani pada Jumat hari ini, Kemenperin berharap bisa memberikan manfaat kepada Koperasi dan UMKM atau IKM, serta juga manfaat kepada BUMN.



Koperasi, UKM, dan IKM dapat memiliki akses pasar yang lebih luas untuk jangka panjang dalam rantai pasok BUMN, serta dapat menerima feedback untuk perbaikan-perbaikan kualitas produk, kualitas SDM, sistem manajemen mutu. Pun akses informasi dan teknologi agar menjadi mitra yang memiliki daya saing tinggi.

"Sementara itu BUMN juga diharapkan bisa mendapatkan jaminan pasokan bahan baku yang sesuai standarnya, serta dapat membantu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada BUMN," tutur Agus.