Bantu Jaga APBN dan Rupiah, BI Sudah Beli SBN Rp137,49 Triliun
Selasa, 14 September 2021 - 18:22 WIB
loading...
Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk membantu pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk membantu pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana. Hingga 31 Agustus 2021 tercatat bahwa BI sudah melakukan pembelian SBN di pasar perdana sebesar Rp 137,49 triliun.
“Ini terdiri atas Rp62,03 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp 75,46 triliun melalui mekanisme lelang tambahan atau greenshoe option (GSO),” ujar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (14/9/2021).
Baca Juga: Sri Mulyani Berpikir Keras Biar Generasi Muda Paham APBN
Di sisi lain, pembelian SBN di pasar perdana periode Juli hingga akhir Agustus 2021 tercatat sebesar Rp16,65 triliun. Sebelumnya, pada semester I 2021, BI juga membeli SBN melalui pasar perdana Rp120,83 triliun dari 26 kali lelang yang dilakukan pemerintah.
Rinciannya, pembelian SBN Rp79,66 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp41,18 triliun. "BI juga membeli SBN di pasar sekunder Rp8,6 triliun dalam rangka stabilitas nilai tukar rupiah," ucapnya.
Destry menambahkan, bank sentral akan memperkuat dan mempererat koordinasi dan sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk mempercepat stimulus fiskal dan mendorong permintaan di sektor riil.
Selain membeli SBN di pasar perdana, BI juga telah menambah likuiditas atau quantitative easing (QE) di perbankan sebesar Rp118,4 triliun hingga 31 Agustus 2021. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi likuiditas tetap longgar karena didorong oleh kebijakan moneter yang akomodatif.
“Sehingga, injeksi likuiditas oleh BI sejak 2020 hingga 31 Agustus mencapai Rp844,92 triliun atau setara 5,3% PDB. Injeksi likuiditas ke perbankan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” tandas Destry.
Baca Juga: Ekonomi RI Lebih Baik dari Negara ASEAN, Menkeu: Berkat Rancangan APBN yang Responsif
Sambung dia mengatakan, injeksi likuiditas tersebut mendukung likuiditas perekonomian yang tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) yang hingga Juli 2021 tumbuh 14,9% secara year on year (yoy) dan uang beredar dalam arti luas (M2) tercatat tumbuh 8,9% (yoy).
Selain itu, kondisi likuiditas perbankan yang longgar juga terlihat pada rasio Alat Likuid Terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi, yaitu 32,51% dan pertumbuhan DPK yang tetap terjaga di 10,43%.
“Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga selama semester I 2021 meskipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu ditingkatkan. Rasio kecukupan modal di Juni 2021 tetap tinggi yaitu 24,3% dan rasio non-performing loan tetap terjaga di 3,24% (bruto) dan secara neto 1,06%,” pungkas Destry.
“Ini terdiri atas Rp62,03 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp 75,46 triliun melalui mekanisme lelang tambahan atau greenshoe option (GSO),” ujar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (14/9/2021).
Baca Juga: Sri Mulyani Berpikir Keras Biar Generasi Muda Paham APBN
Di sisi lain, pembelian SBN di pasar perdana periode Juli hingga akhir Agustus 2021 tercatat sebesar Rp16,65 triliun. Sebelumnya, pada semester I 2021, BI juga membeli SBN melalui pasar perdana Rp120,83 triliun dari 26 kali lelang yang dilakukan pemerintah.
Rinciannya, pembelian SBN Rp79,66 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp41,18 triliun. "BI juga membeli SBN di pasar sekunder Rp8,6 triliun dalam rangka stabilitas nilai tukar rupiah," ucapnya.
Destry menambahkan, bank sentral akan memperkuat dan mempererat koordinasi dan sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk mempercepat stimulus fiskal dan mendorong permintaan di sektor riil.
Selain membeli SBN di pasar perdana, BI juga telah menambah likuiditas atau quantitative easing (QE) di perbankan sebesar Rp118,4 triliun hingga 31 Agustus 2021. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi likuiditas tetap longgar karena didorong oleh kebijakan moneter yang akomodatif.
“Sehingga, injeksi likuiditas oleh BI sejak 2020 hingga 31 Agustus mencapai Rp844,92 triliun atau setara 5,3% PDB. Injeksi likuiditas ke perbankan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” tandas Destry.
Baca Juga: Ekonomi RI Lebih Baik dari Negara ASEAN, Menkeu: Berkat Rancangan APBN yang Responsif
Sambung dia mengatakan, injeksi likuiditas tersebut mendukung likuiditas perekonomian yang tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) yang hingga Juli 2021 tumbuh 14,9% secara year on year (yoy) dan uang beredar dalam arti luas (M2) tercatat tumbuh 8,9% (yoy).
Selain itu, kondisi likuiditas perbankan yang longgar juga terlihat pada rasio Alat Likuid Terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi, yaitu 32,51% dan pertumbuhan DPK yang tetap terjaga di 10,43%.
“Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga selama semester I 2021 meskipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu ditingkatkan. Rasio kecukupan modal di Juni 2021 tetap tinggi yaitu 24,3% dan rasio non-performing loan tetap terjaga di 3,24% (bruto) dan secara neto 1,06%,” pungkas Destry.
(akr)
Lihat Juga :
