RI Tuan Rumah G20, Airlangga: Konsumsi Domestik Bisa Naik Rp1,7 Triliun

JAKARTA - Indonesia akan resmi menjadi Ketua Presidency G20 pada 1 Desember 2021, ketika Presiden Joko Widodo menerima penyerahan secara resmi kontak estafet Presidency G20, dari PM Italia pada acara penutupan KTT G20 di Roma, 30-31 Oktober 2021.

Menjadi tuan rumah pertemuan G20 , ada minimal 3 manfaat besar bagi Indonesia: manfaat ekonomi, manfaat pembangunan sosial, dan manfaat politik. Dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang diproyeksikan dapat tercapai dengan menjadi Presidency G20, terutama jika pertemuan dilaksanakan secara fisik.



Misalnya, peningkatan Konsumsi Domestik hingga Rp1,7 Triliun; penambahan PDB Nasional hingga Rp7,4 Triliun; pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor.

“Secara agregat, manfaat ekonominya dapat mencapai 1,5 kali - 2 kali dari pelaksanaan 'IMF-WBG Annual Meetings' tahun 2018 di Bali, karena pelaksanaan pertemuan yang sejumlah sekitar 150 pertemuan dan side events selama 12 bulan,” kata ketua Presidency G20 Indonesia, Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Persiapan Presidency G20, yang digelar secara virtual pada Selasa (14/9/2021).

Presidency G20 juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain dengan UU Cipta Kerja dan Indonesia Investment Authority(Sovereign Wealth Fund), sehingga akan meningkatkan confidence investor global, membantu percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan di tingkat global yang saling menguntungkan.

Dari aspek Pembangunan Sosial, melalui forum G20, Indonesia berpeluang untuk mendorong topik dan kepentingan nasional terkait kerja sama produksi dan distribusi vaksin.

“Kita akan mendorong penguatan komitmen global untuk memastikan vaksin sebagai global public goods dan pada saat yang sama, meningkatkan kepastian aksesibilitas vaksin bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang berpendapatan rendah,” ungkap Airlangga.



Melalui amanah sebagai Presidency G20, Airlangga menyatakan Indonesia akan mengupayakan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang.

Selain itu, membuat G20 lebih adaptif terhadap krisis, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, melalui isu-isu terkait Transformasi Digital dan Ekonomi Inklusif.

Pemerintah juga menekankan sinergi dan koordinasi yang kuat antar K/L yang terlibat di 16 Working Groups (WG), dan elemen Non Pemerintah serta Masyarakat Sipil dan Madani yang terlibat di 10 Engagement Groups (EG).

Pelibatan partisipan dari berbagai unsur lapisan masyarakat ini mengindikasikan demokratisasi dalam membahas dan menentukan isu-isu strategis di tatanan global.

Sementara, pelibatan seluruh kelompok kepentingan ini juga mencerminkan langkah inklusif dan keterbukaan Pemerintah untuk merangkul seluruh komponen masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Upaya ini juga untuk menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk menjadi lokomotif pemulihan ekonomi global dengan semangat konsensus dan kebersamaan,” pungkas Airlangga.

Tampil menjadiKetua Presidency G20, Indonesia memiliki kesempatan strategis untuk menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global, terutama pada masa pasca pandemi Covid-19 ini.

Guna memastikan kelancaran pelaksanaan Presidency G20, maka segala sesuatunya perlu dipersiapkan. Salah satunya adalah dengan adanya keputusan Presiden dalam pembentukan panitia nasional.

Pasalnya,terdapat 150 pertemuan yang dipersiapkan terkait dengan beberapa side event, yang digelar sepanjang tahun dari 1 Desember hingga 20 November 2022.

“Rangkaian ini antara lain merupakan working groups tingkat Sherpa (perwakilan kepala negara) dan tingkat finance deputies dan tingkat menteri, hingga KTT yang akan dihadiri oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintah,” ujar Airlangga.

Jumlah delegasi dalam rangkaian acara itu, sebesar 500 hingga 5.800 orang per even sepanjang tahun. Pertemuan akan diselenggarakan secara hybrid dengan mempertimbangkan kondisi pengendalian Covid-19 dan juga dilakukan secara fisik sesuai dengan parameter-parameter yang ada.

“Pemerintah Indonesia memastikan pertemuan di bawah Presidency Indonesia akan mengikuti parameter kesehatan, penerapan protokol kesehatan dan menerapkan level assessment terhadap pandemi sesuai dengan standar WHO,” kata Menko Perekonomian RI itu.

Presidency G20 yang resmi dimulai sejak 1 Desember nanti mengambil tema utama "Recover Together, Recover Stronger" yang artinya pulih bersama dan tangguh bersama. Untuk mendukung ini ada lima pilar prioritas.

Pertama, meningkatkan produktivitas untuk pemulihan.

Kedua, membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi.

Ketiga, menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Keempat, menciptakan lingkungan kondusif untuk kemitraan dan pemangku kepentingan.

Kelima, mendorong kepemimpinan kolektif global untuk perkuat solidaritas.

Dalam konferensi pers ini juga dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan Gubernur BI Perry Warjiyo.