Utang Luar Negeri Indonesia hingga Akhir Juli Tembus Rp5.924 Triliun

loading...
Utang Luar Negeri Indonesia hingga Akhir Juli Tembus Rp5.924 Triliun
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2021 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2021 tercatat sebesar USD415,7 miliar atau setara Rp5.924 Triliun (Kurs Rp14,250/USD). Foto/Dok
JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2021 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2021 tercatat sebesar USD415,7 miliar atau setara Rp5.924 Triliun (Kurs Rp14,250/USD).

ULN hingga akhir Juli tercatat tumbuh 1,7% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,0% (yoy). Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN Pemerintah.

Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Hampir Tembus Rp6.000 Triliun di Kuartal II 2021

Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, ULN Pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah di bulan Juli 2021 mencapai USD205,9 miliar atau tumbuh 3,5% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Juni 2021 sebesar 4,3% (yoy).



"Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19, dengan tetap menjaga kredibilitas Pemerintah dalam pengelolaan ULN melalui pelunasan pokok pinjaman yang jatuh tempo," kata Erwin di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Sesuai strategi pembiayaan yang telah ditetapkan, Pemerintah juga menerbitkan SBN dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu dolar AS dan Euro pada bulan Juli 2021 untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum. Termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Penerbitan SBN valuta asing tersebut memanfaatkan momentum sentimen positif investor yang kuat dan kondusifnya pasar keuangan AS.

Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN Pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,4%), sektor konstruksi (15,4%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6%).

Posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top