Nelayan Takut dengan Kapal Perang Asing di Natuna, Ini Respons Menteri Trenggono
Selasa, 21 September 2021 - 19:04 WIB
loading...
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan nantinya laut Natuna tak akan bisa dimasuki kapal asing. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono merespons ketakutan nelayan atas kehadiran sejumlah kapal perang asing beberapa waktu lalu di perairan Natuna . Trenggono mengatakan, Natuna akan dijadikan zona fishing industry yang otomatis pengawasannya akan dilakukan selama 24 jam penuh.
"Sekarang ini (memang) ada pengawasan, tapi tidak seperti penerapan penangkapan terukur dijalankan, karena nanti ada pengawasan dari langit (satelit), darat, juga laut," kata Trenggono dalam Bincang Bahari KKP secara virtual, Jakarta, Selasa (21/9/2021).
Baca juga: Penjelasan Ketua Bakamla Terkait Ribuan Kapal Asing di Laut Natuna
Trenggono menambahkan, banyak lembaga terkait yang akan ikut mengawasi, mulai dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, dan Kepolisian Air dan Udara.
Menteri Trenggono yakin, setelah pengawasan ini dilakukan berbarengan dengan implementasi aturan penangkapan ikan terukur, Natuna akan menjadi zona fishing industry yang tidak bisa diganggu oleh asing.
Baca juga: Proses Evakuasi Jenazah Suster Gabriela Telan Korban, 1 Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB
"Ibaratnya sudah terbentang tembok yang jelas. Zona fishing industry yang tidak bisa diganggu, bahkan masuk pun tidak mungkin. Kayak kejadian kemarin misalnya ada satu kapal tentara angkatan laut asing, dan dua kapal coast guard asing, itu dihalau oleh kapal Orca (pengawas perikanan) KKP," ujarnya.
Selain itu, Trenggono juga menilai dengan rencana implementasi penangkapan terukur, pengawas perikanan bukan hanya kapal, tapi juga termasuk pesawat diperlukan dan sangat kurang jika dibandingkan luas wilayah RI.
"Sekarang ini (memang) ada pengawasan, tapi tidak seperti penerapan penangkapan terukur dijalankan, karena nanti ada pengawasan dari langit (satelit), darat, juga laut," kata Trenggono dalam Bincang Bahari KKP secara virtual, Jakarta, Selasa (21/9/2021).
Baca juga: Penjelasan Ketua Bakamla Terkait Ribuan Kapal Asing di Laut Natuna
Trenggono menambahkan, banyak lembaga terkait yang akan ikut mengawasi, mulai dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, dan Kepolisian Air dan Udara.
Menteri Trenggono yakin, setelah pengawasan ini dilakukan berbarengan dengan implementasi aturan penangkapan ikan terukur, Natuna akan menjadi zona fishing industry yang tidak bisa diganggu oleh asing.
Baca juga: Proses Evakuasi Jenazah Suster Gabriela Telan Korban, 1 Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB
"Ibaratnya sudah terbentang tembok yang jelas. Zona fishing industry yang tidak bisa diganggu, bahkan masuk pun tidak mungkin. Kayak kejadian kemarin misalnya ada satu kapal tentara angkatan laut asing, dan dua kapal coast guard asing, itu dihalau oleh kapal Orca (pengawas perikanan) KKP," ujarnya.
Selain itu, Trenggono juga menilai dengan rencana implementasi penangkapan terukur, pengawas perikanan bukan hanya kapal, tapi juga termasuk pesawat diperlukan dan sangat kurang jika dibandingkan luas wilayah RI.
(uka)
Lihat Juga :
