Menperin: Indonesia Digadang Jadi Pusat Produksi Halal Dunia

JAKARTA - Ekonomi dan keuangan syariah merupakan sumber baru yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 sebagai strategi mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk halal dunia.

Di sisi industri, Kementerian Perindustrian bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia berupaya merealisasikan penguatan rantai nilai halal melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH). Saat ini, telah terdapat tiga KIH, yaitu Modern Halal Valley, Halal Industrial Park Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub.

“Kemenperin terus berupaya membentuk KIH dan Halal Hub di daerah dalam rangka membentuk ekosistem industri halal yang kuat dan merata di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam peninjauan Halal Indusrial Park Sidoarjo (HIPS), Jawa Timur, Kamis (30/9/2021).

Ia menyampaikan, akselerasi pembangunan Kawasan Industri Halal di Indonesia dapat merealisasikan potensi pengembangan industri halal yang cukup besar. Pasalnya, dengan 1,8 miliar penduduk muslim di dunia, terdapat potensi belanja produk halal yang mencapai USD2,2 triliun. Indonesia sendiri memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sebesar 222 juta jiwa.

“Tingkat konsumsi ini diprediksi meningkat 6,2 persen pada 2018-2024, atau mengalami kenaikan hingga USD3,2 triliun pada 2024,” jelas Menperin. Sejauh ini, perdagangan produk halal antar negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) mencapai USD254 miliar, yang dapat mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1-3 persen.

Di sisi investasi, terdapat tiga sektor utama yang berkontribusi dalam perkembangan industri halal, yaitu jasa keuangan syariah sebesar 42 persen, gaya hidup syariah 4 persen, dan yang terbesar dari produk halal sebesar 54 persen. Di dalam negeri, terdapat dua industri manufaktur halal yang berkinerja gemilang pada 2020, meliputi bahan makanan halal dan busana muslim.

Dengan persaingan industri halal yang semakin pesat, diperlukan upaya-upaya untuk menarik investor guna mengembangkan industri halal di Tanah Air. Saat ini Pemerintah sedang menggodok rancangan insentif, terutama bagi pemain industri halal yang berorientasi ekspor maupun memproduksi barang substitusi impor. Insentif tersebut dapat berupa penetapan fiskal dan relaksasi Pajak Penjualan (PPn) bagi penjualan kavling di KIH.

Selanjutnya, Kemenperin mendorong berkembangnya bisnis logistik halal yang menjadi penunjang bagi industri halal. Adanya pemisahan (segregation) dengan produk non-halal pada logistik, dapat menjamin konsistensi dari produk halal. “Kami juga melakukan penguatan terhadap industri kecil dan menengah (IKM) melalui KIH. Yaitu dengan mengintegrasikan IKM dalam rantai pasok bagi KIH, fasilitasi ekspor dan sertifikasi produk halal, serta melalui program e-Smart IKM dan pengembangan sentra IKM yang telah berjalan,” tutur Menperin.

Kemudian, guna mempercepat pemberian fasilitas bagi pelaku usaha di bidang produk halal, baik industri ataupun kawasan industri, Kementerian Perindustrian akan merevisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal, dengan mencantumkan klausul fasilitas.

Menperin menegaskan, pengembangan KIH memerlukan sinergi antara kementerian/lembaga serta instansi di daerah. Hal ini untuk mempercepat ketersediaan fasilitas serta infrastruktur yang lengkap dan terpadu, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan investasi di KIH. “Ini sejalan dengan amanat Bapak Wakil Presiden agar pihak-pihak terkait dapat bersinergi dalam mempercepat keterisian dan beroperasinya KIH sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan nasional,” kata Menperin.

Sinergi tersebut, tambahnya, juga dapat berkontribusi dalam mengurangi dan menghapus kemiskinan ekstrem di daerah. Sebelumnya, Wapres melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait percepatan pengentasan kemisikinan. Jawa Timur menjadi salah satu pilot project dalam program tersebut.

Pengembangan Halal Industrial Park Sidoarjo
Hadirnya Halal Indusrial Park Sidoarjo (HIPS), yang merupakan KIH dengan luas area 148 hektare dan dilengkapi sarana dan prasarana pendukung proses produk halal, diharapkan akan memperkuat seluruh rantai nilai halal dari sektor hulu hingga hilir. Hal ini akan meningkatkan pengembangan produk halal, khususnya di wilayah Jawa Timur, yang akan berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik maupun global.

Tahap pertama pengembangan HIPS meliputi area seluas 15 hektare, diperuntukkan bagi 13 unit kavling besar serta 68 unit standard factory building kavling kecil untuk IKM, dengan 32 unit kavling di antaranya telah terbangun. Direktur Utama HIPS, Adi Tedja Surya mengatakan ada banyak IKM yang ingin bergabung dalam HIPS.

“Hal ini merupakan peluang besar untuk dapat bersaing dengan 14 KIH di Malaysia. Untuk itu, anak perusahaan HIPS telah menandatangani MoU dengan Gangsu Aminbio Halal Gelatin untuk mendirikan pabrik gelatin terbesar di Indonesia seluas 50 hektare,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menperin juga memimpin pelepasan ekspor produk kerupuk dengan tujuan ke Nagoya, Jepang dari IKM CV Sariraya yang merupakan tenant HIPS. “Ekspor produk halal dari IKM merupakan bentuk geliat produk halal Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pasar di sektor makanan dan minuman halal. Selain itu, rencana masuknya investasi industri gelatin di HIPS akan memperkuat struktur industri makanan di dalam negeri,” ujar Menperin. CM