Atasi Oversupply Listrik, Begini Strategi PLN

JAKARTA - Dampak pandemi Covid-19 berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian yang juga berdampak pada pertumbuhan listrik. Ini menyebabkan beberapa sistem besar seperti sistem kelistrikan Jawa-Bali dan sistem Sumatera yang berpotensi oversupply atau kelebihan pasokan.

Di sisi lain, sebagian besar pembangkit program 35.000 megawatt yang telah direncanakan sejak 2015 memasuki masa konstruksi dan akan segera beroperasi. Hal ini akan berpotensi terjadinya oversupply karena pasokan listrik yang tersedia dalam jumlah besar dengan demand yang rendah.



Untuk itu, pertumbuhan listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030 diproyeksikan hanya tumbuh rata-rata sekitar 4,9% dari yang sebelumnya 6,4%.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini mengatakan, PLN berupaya untuk mengurangi risiko atau dampak oversupply antara lain melalui peningkatan demand dengan program pemasaran yang agresif seperti kompor induksi, kendaraan listrik (EV).

Upaya lainnya dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terciptanya demand baru di Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan yang lainnya.

Pada sisi infrastruktur, PLN akan meminimalkan penambahan kapasitas infrastruktur baru dan melaksanakan relokasi pembangkit PLTG/GU ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk meminimalkan biaya investasi dan meningkatkan utilisasi aset serta melaksanakan negosiasi penyesuaian jadwal, baik itu kepada IPP pembangkit maupun penyedia bahan bakar.

"Pelaksanaan program co-firing yang tidak memerlukan biaya belanja modal dan hanya mengoptimalkan biaya operasional sehingga risiko kelebihan pasokan dapat dihindari sejalan dengan peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT)," paparnya dalam webinar, Selasa (5/10/2021).

Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Evy Haryadi mengatakan, dalam mengatasi oversupply dibutuhkan dukungan pemerintah untuk menumbuhkan beban listrik seperti penggunaan kendaraan listrik. Menurut dia, dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, maka kondisi oversupply bisa diatasi tanpa mengakibatkan kenaikan emisi.

Diketahui bahwa pemakaian 1 kWh dari kendaraan listrik diperkirakan hanya mengakibatkan sekitar 850 kilogram emisi. Sedangkan transportasi dari kendaraan yang ada saat ini bisa dua kali lipatnya.

"Sehingga walaupun kendaraan listrik ini nantinya tumbuh, secara total emisinya lebih baik," ungkapnya.



Dia menambahkan, dalam RUPTL 2021 – 2030, PLN mendukung peran serta swasta dalam mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan dimana 64,8% porsi pembangkit direncanakan dikembangkan swasta.

Kemudian 56,3% pembangkit EBT yang direncanakan akan dikembangkan swasta. Untuk PLTS, 63,7% akan dikembangkan swasta. Khusus untuk PLTS on-grid, 54,4% dikembangkan swasta.

"Ini terlihat pembangkit dan peran swasta mengambil peran yang cukup besar. Tentunya di sisi pembangkit ini sudah dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan. Dari sisi PLN melakukan pembangunan khususnya yang lebih banyak di sektor transmisi dan distribusi," jelasnya.