Rogoh Kocek Rp200 Miliar, Pemerintah Siap Bangun 20 Rusun di Jabar
Selasa, 12 Oktober 2021 - 21:00 WIB
loading...
Kementerian PUPR menganggarkan Rp200 miliar membangun 20 rumah susun di Jawa Barat. FOTO/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
TASIKMALAYA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp200 miliar membangun 20 rumah susun di Jawa Barat. Pembangunan rusun meliputi hunian pondok pesantren , hunian mahasiswa hingga hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR.
"Presentase rusun untuk MBR atau ASN 20 persen, mahasiswa 20 persen dan ponpes 60 persen," ungkap Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Kiagoos Egie Ismail saat Press Tour, di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (12/10/2021).
Baca Juga: Dikenal Angker, Rusunawa Adiarsa Karawang Ternyata Bekas Kamar Mayat RSUD
Menurut dia saat ini PUPR sedang berproses pengadaan hingga pembebasan lahan. Status lahan tersebut penting untuk menghindari gugatan masyarakat di samping memastikan tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.
Pihaknya juga memastikan lahan yang akan dibuat tidak menyalahi aturan seperti menabrak area hijau maupun merusak daya serap air di area sekitar. Pembangunan rusun nantinya disertai fasilitas ruangan seperti furniture, kasur dan sebagainya. Untuk pondok pesantren, PUPR juga menyediakan bebergai fasilitas belajar mengajar dan mengaji.
Baca Juga: Kebakaran Rusun Tanah Tinggi Diduga Akibat Korsleting Listrik
"Namun yang jelas saat ini kita bekerjasama dengan pemda, fokus terkait status lahan agar ke depan tidak bermasalah," kata dia.
"Presentase rusun untuk MBR atau ASN 20 persen, mahasiswa 20 persen dan ponpes 60 persen," ungkap Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Kiagoos Egie Ismail saat Press Tour, di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (12/10/2021).
Baca Juga: Dikenal Angker, Rusunawa Adiarsa Karawang Ternyata Bekas Kamar Mayat RSUD
Menurut dia saat ini PUPR sedang berproses pengadaan hingga pembebasan lahan. Status lahan tersebut penting untuk menghindari gugatan masyarakat di samping memastikan tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.
Pihaknya juga memastikan lahan yang akan dibuat tidak menyalahi aturan seperti menabrak area hijau maupun merusak daya serap air di area sekitar. Pembangunan rusun nantinya disertai fasilitas ruangan seperti furniture, kasur dan sebagainya. Untuk pondok pesantren, PUPR juga menyediakan bebergai fasilitas belajar mengajar dan mengaji.
Baca Juga: Kebakaran Rusun Tanah Tinggi Diduga Akibat Korsleting Listrik
"Namun yang jelas saat ini kita bekerjasama dengan pemda, fokus terkait status lahan agar ke depan tidak bermasalah," kata dia.
(nng)
Lihat Juga :
