Sertifikasi Aset PLN di Sulsel Ditarget Rampung Desember 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 - 20:16 WIB
loading...
Rapat kerja Kantor Wilayah BPN Sulsel dan PLN Sulselrabar, Rabu (13/10). Foto: SINDOnews/Faisal Mustafa
A
A
A
MAKASSAR - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero menargetkan pelaksanaan sertifikasi aset milik negara akan rampung pada akhir tahun 2021.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi percepatan sertifikasi PT PLN Persero di Kantor BPN Sulsel, Jalan Cendrawasih Kota Makassar, Rabu (13/10) sore.
Baca juga:Penjualan Listrik PLN UIW Sulselrabar Tumbuh 5,38 Persen
Kepala Kantor Wilayah BPN Sulsel, Bambang Priono mengatakan, dari target 1.300 persil pensertifikatan aset PLN. Sejauh ini permohonan sertifikasi yang diajukan sudah 700 persil.
"Permohonan tersebut akan kami selesaikan akhir Oktober ini. Sekarang dari 700 itu sudah 530 sertifikat yang kami keluarkan. Untuk target keseluruhan yang 1.300 itu kita harapkan selesai tahun ini," kata Bambang di kantornya.
Dia bilang dari 700an berkas yang diajukan 10 persen sisanya memiliki kendala, seperti lahannya masuk kawasan hutan, tumpang tindih kelengkapan administrasi dan akta pelepasan hak yang belum ada.
Aset-aset PLN disebutkan Bambang yakni lahan tower, gardu, kantor, dan rumah dinas. "Makanya kita terus memperkuat sinergi untuk menyelesaikan sertifikasi guna menyelamatkan dan mengamankan aset negara ini," ucapnya.
Baca juga:Aplikasi PLN Mobile Diperbarui, Layanan Pengaduan Listrik Lebih Cepat
Dia berharap sisa 600 persil dari target 1300 persil sertifikat bisa cepat diselesaikan berkasnya oleh pihak PLN. "Kalau dimasukan bulan depan yah, Desember sudah selesai, sepanjang clean and clear," tegas Bambang.
Vice President Pengamanan dan Pemeliharaan Aset PT PLN, Lindasari Handayani menambahkan temuan dari rapak koordinasi tersebut akan dievaluasi pihaknya dan meninjau kembali dokumen pembebasan lahannya.
"Alhamdulillah dengan rapat koordinasi kita bisa menemukan titik terang, mana yang menjadi kendala, dan mendapat solusi. Selanjutnya kita akan lakukan konsolidasi internal, kemudian kami koordinasikan ke BPN," paparnya.
Dia menerangkan pihaknya sudah mengelompokan permasalahan aset sesuai temuan dalam rapat tersebut. "Baik yang masuk kawasan hutan, yang ada klaim dari pihak lain, itu sudah kita pilah-pilah," tutur Linda.
Linda menyebutkan dengan pengelompokan tersebut, PLN yakin target 1.300 persil akan rampung Desember mendatang. "Ketika aset kita ini tersertifikasi dasar hukumnya menjadi jelas, dan ke depannya bisa tertib administrasi," ungkapnya.
Baca juga:Ekonomi Bangkit, PLN Proyeksikan Penjualan Listrik Tumbuh 4,71% di 2021
Dia mengapresiasi dukungan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kanwil BPN dan tenaga ahli PLN. Linda mengaku pola pengamanan dan penyelamatan aset di Sulsel patut jadi contoh untuk kanwil PLN lain di Indonesia.
"Saya akan sampaikan ke Senior Vice President kami untuk model yang seperti ini diterapkan di beberapa Kanwil (PLN) di seluruh Indonesia, karena menurut kami sangat efektif," tukas Linda.
Sementara itu General Manager PLN UIW Sulselrabar , Awaluddin Hafid mengapresiasi sinergi yang diberikan BPN dan KPK dalam mengawal penyelamatan aset milik negara.
"Dengan rapat koordinasi seperti ini bisa kami diskusikan solusi bagaimana aset PLN sebagai aset negara bisa diamankan dan diselamatkan. Mudah-mudahan bisa mencapai percepatan sertifikasi yang kita targetkan Desember tahun ini," tukasnya.
Baca juga:Orasi Ilmiah di PNUP, GM PLN UIW Sulselrabar Bahas Transformasi Digital
Lebih jauh, Awaluddin mengaku akan terus berkoordinasi mengatasi masalah-masalah sertifikasi aset PLN. Dia menjelaskan pengurusan sertifikat baru dan perpanjangan dikelola tiga unit di Sulsel yaitu Unit Induk Pembangunan, Unit Induk Pembangkit dan Penyaluran, dan Unit Induk Wilayah.
"Nah kami akan bekerja sama dari tiga unit ini dan Kanwil BPN Sulsel untuk menyelesaikan target yang 1300 ini, Insha Allah akhir tahun. Dan yang berkas yang clean and clear kita ajukan sebelum 28 Oktober," tegas Awaluddin.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi percepatan sertifikasi PT PLN Persero di Kantor BPN Sulsel, Jalan Cendrawasih Kota Makassar, Rabu (13/10) sore.
Baca juga:Penjualan Listrik PLN UIW Sulselrabar Tumbuh 5,38 Persen
Kepala Kantor Wilayah BPN Sulsel, Bambang Priono mengatakan, dari target 1.300 persil pensertifikatan aset PLN. Sejauh ini permohonan sertifikasi yang diajukan sudah 700 persil.
"Permohonan tersebut akan kami selesaikan akhir Oktober ini. Sekarang dari 700 itu sudah 530 sertifikat yang kami keluarkan. Untuk target keseluruhan yang 1.300 itu kita harapkan selesai tahun ini," kata Bambang di kantornya.
Dia bilang dari 700an berkas yang diajukan 10 persen sisanya memiliki kendala, seperti lahannya masuk kawasan hutan, tumpang tindih kelengkapan administrasi dan akta pelepasan hak yang belum ada.
Aset-aset PLN disebutkan Bambang yakni lahan tower, gardu, kantor, dan rumah dinas. "Makanya kita terus memperkuat sinergi untuk menyelesaikan sertifikasi guna menyelamatkan dan mengamankan aset negara ini," ucapnya.
Baca juga:Aplikasi PLN Mobile Diperbarui, Layanan Pengaduan Listrik Lebih Cepat
Dia berharap sisa 600 persil dari target 1300 persil sertifikat bisa cepat diselesaikan berkasnya oleh pihak PLN. "Kalau dimasukan bulan depan yah, Desember sudah selesai, sepanjang clean and clear," tegas Bambang.
Vice President Pengamanan dan Pemeliharaan Aset PT PLN, Lindasari Handayani menambahkan temuan dari rapak koordinasi tersebut akan dievaluasi pihaknya dan meninjau kembali dokumen pembebasan lahannya.
"Alhamdulillah dengan rapat koordinasi kita bisa menemukan titik terang, mana yang menjadi kendala, dan mendapat solusi. Selanjutnya kita akan lakukan konsolidasi internal, kemudian kami koordinasikan ke BPN," paparnya.
Dia menerangkan pihaknya sudah mengelompokan permasalahan aset sesuai temuan dalam rapat tersebut. "Baik yang masuk kawasan hutan, yang ada klaim dari pihak lain, itu sudah kita pilah-pilah," tutur Linda.
Linda menyebutkan dengan pengelompokan tersebut, PLN yakin target 1.300 persil akan rampung Desember mendatang. "Ketika aset kita ini tersertifikasi dasar hukumnya menjadi jelas, dan ke depannya bisa tertib administrasi," ungkapnya.
Baca juga:Ekonomi Bangkit, PLN Proyeksikan Penjualan Listrik Tumbuh 4,71% di 2021
Dia mengapresiasi dukungan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kanwil BPN dan tenaga ahli PLN. Linda mengaku pola pengamanan dan penyelamatan aset di Sulsel patut jadi contoh untuk kanwil PLN lain di Indonesia.
"Saya akan sampaikan ke Senior Vice President kami untuk model yang seperti ini diterapkan di beberapa Kanwil (PLN) di seluruh Indonesia, karena menurut kami sangat efektif," tukas Linda.
Sementara itu General Manager PLN UIW Sulselrabar , Awaluddin Hafid mengapresiasi sinergi yang diberikan BPN dan KPK dalam mengawal penyelamatan aset milik negara.
"Dengan rapat koordinasi seperti ini bisa kami diskusikan solusi bagaimana aset PLN sebagai aset negara bisa diamankan dan diselamatkan. Mudah-mudahan bisa mencapai percepatan sertifikasi yang kita targetkan Desember tahun ini," tukasnya.
Baca juga:Orasi Ilmiah di PNUP, GM PLN UIW Sulselrabar Bahas Transformasi Digital
Lebih jauh, Awaluddin mengaku akan terus berkoordinasi mengatasi masalah-masalah sertifikasi aset PLN. Dia menjelaskan pengurusan sertifikat baru dan perpanjangan dikelola tiga unit di Sulsel yaitu Unit Induk Pembangunan, Unit Induk Pembangkit dan Penyaluran, dan Unit Induk Wilayah.
"Nah kami akan bekerja sama dari tiga unit ini dan Kanwil BPN Sulsel untuk menyelesaikan target yang 1300 ini, Insha Allah akhir tahun. Dan yang berkas yang clean and clear kita ajukan sebelum 28 Oktober," tegas Awaluddin.
(luq)
Lihat Juga :
