Masuki Rantai Pasok Global, Jokowi Minta Erick Thohir Carikan Mitra Pelindo

JAKARTA - Merger Pelindo I-IV di bawah payung PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Holding BUMN Kepelabuhanan telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (14/10/2021).

Tak menunggu lama, Jokowi pun meminta agar Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mendorong agar Pelindo masuk dalam rantai pasok (supply chain) global.



Untuk mencapai target tersebut, langkah awal yang dilakukan adalah mencari mitra bisnis yang memiliki jaringan bertaraf internasional. Dengan begitu, diharapkan bisnis perseroan bisa terkoneksi dengan negara-negara lain di dunia.

"Saya juga minta saat ini di partner-kan. Carikan partner yang memiliki networking, yang memiliki jaringan yang luas. Hingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain. Artinya apa? Produk kita, barang kita bisa menjelajah kemana-mana, masuk ke supply chain global, golnya ke sana," ujar Kepala Negara.

Di dalam negeri, Jokowi meyakini, merger Pelindo akan menekan biaya logistik. Diakui, biaya logistik di Indonesia masih tinggi mencapai 23% jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di kisaran 12%.

Keyakinan itu didasari atas penilaian bila Pelindo Group menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia untuk menyeimbangkan pasar di sektor kelautan. Khususnya, menekan tingginya biaya logistik.

"Kita tahu biaya logistik negara kita dibanding negara tetangga kita masih jauh, tertinggal kita ini. Mereka biaya logistiknya hanya 12% kurang lebih, kita masih 23%. Artinya ada yang tidak efisien di negara kita," ungkap Presiden.

Kementerian BUMN sebagai pemegang saham menargetkan terminal peti kemas milik Pelindo Group masuk dalam 8 terminal terbesar di dunia.



Sebagai operator utama sejumlah pelabuhan di Indonesia, keberadaan empat perseroan dalam satu holding baru, juga dinilai mampu menghadirkan layanan yang terintegrasi dan terstandarisasi. Dimana, layanan di satu pelabuhan akan sama dengan pelabuhan lainnya.

Tak hanya itu, merger Pelindo dipandang bisa membuat kualitas layanan logistik di Tanah Air semakin meningkat. Keberadaan holding pun mampu menekan biaya logistik yang saat ini tercatat masih berada di level 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka itu berbeda dengan Malaysia yang hanya 13% dari PDB negara setempat. Besarnya biaya logistik ini sangat berpengaruh pada indeks kemudahan berusaha yang selama ini menjadi perhatian calon investor untuk berinvestasi di sebuah negara.