Pinjol Ilegal Makan Banyak Korban, OJK Moratorium Izin Fintech Baru
Jum'at, 15 Oktober 2021 - 18:06 WIB
loading...
Presiden Jokowi memerintahkan OJK dan Kemkominfo melakukan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin pinjaman online (pinjol) baru. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin pinjaman online (pinjol) baru.
Langkah tersebut ditegaskan Jokowi menyusul masih banyaknya praktik tidak terpuji yang diduga dilakukan pinjol terutama yang tak berizin alias ilegal kepada nasabahnya yang merupakan rakyat kecil. Mereka dicekik dengan bunga tinggi dan ditagih melalui cara yang tidak patut.
"OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech (financial technology) atas pinjol yang baru dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem online untuk pinjaman, penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru," ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate usai menghadiri rapat internal Pemberantasan Pinjol Ilegal di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/10/2021).
Baca juga: Ini Dia Pinjol yang Terdaftar dan Berizin di OJK
Sementara itu, sebanyak 107 pinjol legal yang sudah terdaftar di OJK akan ditingkatkan pembinaannya agar memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini menjadi program perbaikan tata kelola yang dicanangkan pemerintah.
Sebagai catatan, Kemkominfo juga sudah menutup 4.874 akun pinjol ilegal sejak 2018 hingga medio Oktober 2021 ini. Johnny merinci, pada 2021 saja ada 1.856 akses pinjol ilegal yang telah ditutup pemerintah. Fintech yang tidak terdaftar itu tersebar di website, Google Play Store, Youtube, Facebook, Instagram serta di File Sharing.
"Kami akan mengambil langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktik pinjol ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius," tandasnya.
Johnny mengungkapkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang juga hadir dalam rapat internal itu mengatakan, Korps Bhayangkara akan tegak lurus mengambil langkah tegas di lapangan terkait keberadaan pinjol ilegal ini.
"Penahanan, penindakan dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman, karena yang terdampak adalah masyarakat kecil khususnya masyarakat dari sektor ultra mikro dan UMKM. Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk itu," tegasnya.
Baca juga: Sepanjang 2020-2021, Polri Terima 371 Laporan Pinjol Ilegal
Sebagai informasi, presiden Jokowi pada hari ini memimpin rapat internal tentang pemberantasan pinjol ilegal yang semakin meresahkan masyarakat. Rapat ini turut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menkominfo Johnny G. Plate.
Kemudian, hadir pula Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lapangan, pinjol ilegal kerap memberikan kemudahan pencairan dana. Namun demikian, bunga yang dibebankan kepada konsumen juga sangat tinggi.
Tak hanya itu, penagihan kepada konsumen juga kerap meresahkan seperti ancaman, teror, hingga penyebaran data pribadi. Hal itu menyebabkan nasabah yang memiliki utang semakin tertekan dan merasa terintimidasi. Bahkan, dalam beberapa kasus ada masyarakat yang bunuh diri akibat terlilit pinjol ilegal.
Langkah tersebut ditegaskan Jokowi menyusul masih banyaknya praktik tidak terpuji yang diduga dilakukan pinjol terutama yang tak berizin alias ilegal kepada nasabahnya yang merupakan rakyat kecil. Mereka dicekik dengan bunga tinggi dan ditagih melalui cara yang tidak patut.
"OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech (financial technology) atas pinjol yang baru dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem online untuk pinjaman, penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru," ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate usai menghadiri rapat internal Pemberantasan Pinjol Ilegal di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/10/2021).
Baca juga: Ini Dia Pinjol yang Terdaftar dan Berizin di OJK
Sementara itu, sebanyak 107 pinjol legal yang sudah terdaftar di OJK akan ditingkatkan pembinaannya agar memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini menjadi program perbaikan tata kelola yang dicanangkan pemerintah.
Sebagai catatan, Kemkominfo juga sudah menutup 4.874 akun pinjol ilegal sejak 2018 hingga medio Oktober 2021 ini. Johnny merinci, pada 2021 saja ada 1.856 akses pinjol ilegal yang telah ditutup pemerintah. Fintech yang tidak terdaftar itu tersebar di website, Google Play Store, Youtube, Facebook, Instagram serta di File Sharing.
"Kami akan mengambil langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktik pinjol ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius," tandasnya.
Johnny mengungkapkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang juga hadir dalam rapat internal itu mengatakan, Korps Bhayangkara akan tegak lurus mengambil langkah tegas di lapangan terkait keberadaan pinjol ilegal ini.
"Penahanan, penindakan dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman, karena yang terdampak adalah masyarakat kecil khususnya masyarakat dari sektor ultra mikro dan UMKM. Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk itu," tegasnya.
Baca juga: Sepanjang 2020-2021, Polri Terima 371 Laporan Pinjol Ilegal
Sebagai informasi, presiden Jokowi pada hari ini memimpin rapat internal tentang pemberantasan pinjol ilegal yang semakin meresahkan masyarakat. Rapat ini turut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menkominfo Johnny G. Plate.
Kemudian, hadir pula Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lapangan, pinjol ilegal kerap memberikan kemudahan pencairan dana. Namun demikian, bunga yang dibebankan kepada konsumen juga sangat tinggi.
Tak hanya itu, penagihan kepada konsumen juga kerap meresahkan seperti ancaman, teror, hingga penyebaran data pribadi. Hal itu menyebabkan nasabah yang memiliki utang semakin tertekan dan merasa terintimidasi. Bahkan, dalam beberapa kasus ada masyarakat yang bunuh diri akibat terlilit pinjol ilegal.
(ind)
Lihat Juga :
