Wujudkan Digitalisasi Bisnis BUMN, Jokowi: Kita Harus Pontang-panting

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mencatat agenda transformasi perusahaan pelat merah tinggal dua tahun lagi. Saat ini, Kementerian BUMN selaku pemegang saham terus merealisasikan agenda tersebut di sejumlah lini bisnis perseroan.

Implementasi transformasi BUMN tidak semata-mata dilihat dari peleburan, restrukturisasi, hingga pembentukan klaster berdasarkan bisnis inti perusahaan. Namun, dilihat dari kontribusi BUMN terhadap perekonomian bangsa.



Presiden meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir memaksimalkan waktu yang tersisa untuk merealisasikan agenda tersebut. Langkah itu sekaligus mendorong lompatan besar Indonesia di tengah persaingan ekonomi negara-negara di dunia.

"Kita ini balapan, kita hanya punya waktu dua tahun, bukan karena 2024, ndak. Memang kita hanya diberi waktu dua tahun, kalau mau negara ini mau melompat," ujar Jokowi, Sabtu (16/10/2021).

Selama 10 tahun terakhir, kontribusi BUMN kepada negara mencapai Rp3.290 triliun. Jumlah itu terdiri dari setoran pajak, PNBP, dan dividen.

Meski begitu, pemegang saham meminta perusahaan tetap memaksimalkan kontribusinya untuk mendukung pertumbuhan makro ekonomi nasional.

Kepala Negara juga menekankan pentingnya transformasi bisnis perusahaan berbasis digital hingga sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Pasalnya, diperlukan satu ekosistem yang men-sinergikan antara teknologi, SDM, dan bisnis perusahaan. Kerangka ini diyakini mampu membawa BUMN agar berkompetisi di pasar global.

"Bagaimana menyiapkan SDM-nya, ekosistemnya, masuk ke adaptasi teknologinya, baru negara kita bisa melompat. Dan kita harus pontang-panting untuk itu," katanya.



Dalam beberapa kesempatan, Erick Thohir kerap menyampaikan gagasan hingga tahapan transformasi BUMN. Salah satunya, memastikan rantai pasok dan ekosistem perusahaan tetap terjaga agar bisa efisien dan sehat. Harapan ini agar BUMN bisa bersaing dalam iklim pasar yang terbuka di kanca dunia.

Untuk mencapai level tertinggi di market global, setidaknya perseroan harus menguatkan model bisnisnya berdasarkan kerangka digitalisasi. Dua poin penting lain dalam agenda besar perseroan negara adalah public service obligation (PSO) dan kepemimpinan.