Gandeng Kanada, Indonesia Tingkatkan Daya Saing UMKM
Minggu, 31 Oktober 2021 - 08:20 WIB
loading...
Pemerintah terus meningkatkan daya saing UMKM. Foto/ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menyadari pentingnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian, pemerintah pusat melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing UMKM. Antara lain melalui UU Cipta Kerja yang memberikan berbagai kemudahan bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk pengembangan usahanya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memandang penting untuk belajar dari negara-negara lain dalam hal perbaikan ekosistem dan daya saing UMKM. Bekerja sama dengan Proyek NSLIC/NSELRED (proyek yang didanai Global Affairs Canada/GAC), Kemenko Perekonomian menggelar diskusi berbagi pembelajaran antar-negara secara daring.
Baca juga: Omzet Capai Rp200 Juta per Bulan, Peternak Sapi di Lombok Barat Tambah Giat Usai Dapat KUR BRI
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja mengamanatkan tentang kemudahan, perlindungan, dan dan beberapa pemberdayaan UMKM, mulai dari perizinan, pendanaan, hingga pelatihan. Semua kemudahan tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuhnya UMKM di Indonesia yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja.
Pembelajaran dari negara-negara maju menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan koordinasi antartingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
“Seluruh peserta akan dapat memperkaya wawasan dengan mendapatkan pembelajaran dari praktik terbaik internasional (international best practices) tentang peningkatan daya saing ekonomi yang diambil dari kebijakan yang telah dilaksanakan selama ini oleh beberapa negara anggota OECD,” kata Sesmenko Susiwijono, dalam keterangannya yang diterima, Minggu (31/10/2021).
Laporan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia menunjukkan bahwa hambatan bagi UMKM berupa hambatan internal (akses keuangan, sumber daya manusia, legalitas dan akuntabilitas) dan hambatan eksternal (iklim usaha yang tidak mendukung, kurangnya dukungan infrastruktur dan akses bahan baku serta akses ke pasar internasional).
Sementara itu, Duta Besar Kanada untuk Indonesia, H.E. Cameron McKay, mengungkapkan semua pihak menyadari pentingnya UMKM. Di Indonesia, 64 juta UMKM menyediakan lapangan pekerjaan bagi 97% tenaga kerja nasional. Kanada berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia, khususnya dengan Kemenko Perekonomian, dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di Indonesia.
"Melalui proyek NSLIC/NSELRED, Kanada telah mendukung usaha mikro dan kecil di Indonesia dengan total penerima manfaat sekitar 5.278 unit usaha, mulai dari kelompok tani, koperasi, usaha mikro dan kecil yang sudah menyediakan lapangan pekerjaan bagi 71.376 individu," jelas McKay.
Baca juga: Wajibkah Perempuan Berjihad? Bagaimana Bentuk Jihad Kaum Hawa Zaman Ini?
Menurut McKay, UMKM pada dasarnya memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sebanyak 97% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor UMKM dan sektor ini berkontribusi sebesar 61% terhadap GDP.
Namun, salah satu sektor yang paling terdampak di masa pandemi adalah UMKM. Berdasarkan laporan studi LPEM FEB Universitas Indonesia dan UNDP pada September 2020, peningkatan angka pengangguran tertinggi terjadi di sektor UMKM. 9 dari 10 UMKM di Indonesia mengalami penurunan permintaan produk-produknya selama pandemi.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memandang penting untuk belajar dari negara-negara lain dalam hal perbaikan ekosistem dan daya saing UMKM. Bekerja sama dengan Proyek NSLIC/NSELRED (proyek yang didanai Global Affairs Canada/GAC), Kemenko Perekonomian menggelar diskusi berbagi pembelajaran antar-negara secara daring.
Baca juga: Omzet Capai Rp200 Juta per Bulan, Peternak Sapi di Lombok Barat Tambah Giat Usai Dapat KUR BRI
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja mengamanatkan tentang kemudahan, perlindungan, dan dan beberapa pemberdayaan UMKM, mulai dari perizinan, pendanaan, hingga pelatihan. Semua kemudahan tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuhnya UMKM di Indonesia yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja.
Pembelajaran dari negara-negara maju menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan koordinasi antartingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
“Seluruh peserta akan dapat memperkaya wawasan dengan mendapatkan pembelajaran dari praktik terbaik internasional (international best practices) tentang peningkatan daya saing ekonomi yang diambil dari kebijakan yang telah dilaksanakan selama ini oleh beberapa negara anggota OECD,” kata Sesmenko Susiwijono, dalam keterangannya yang diterima, Minggu (31/10/2021).
Laporan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia menunjukkan bahwa hambatan bagi UMKM berupa hambatan internal (akses keuangan, sumber daya manusia, legalitas dan akuntabilitas) dan hambatan eksternal (iklim usaha yang tidak mendukung, kurangnya dukungan infrastruktur dan akses bahan baku serta akses ke pasar internasional).
Sementara itu, Duta Besar Kanada untuk Indonesia, H.E. Cameron McKay, mengungkapkan semua pihak menyadari pentingnya UMKM. Di Indonesia, 64 juta UMKM menyediakan lapangan pekerjaan bagi 97% tenaga kerja nasional. Kanada berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia, khususnya dengan Kemenko Perekonomian, dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di Indonesia.
"Melalui proyek NSLIC/NSELRED, Kanada telah mendukung usaha mikro dan kecil di Indonesia dengan total penerima manfaat sekitar 5.278 unit usaha, mulai dari kelompok tani, koperasi, usaha mikro dan kecil yang sudah menyediakan lapangan pekerjaan bagi 71.376 individu," jelas McKay.
Baca juga: Wajibkah Perempuan Berjihad? Bagaimana Bentuk Jihad Kaum Hawa Zaman Ini?
Menurut McKay, UMKM pada dasarnya memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sebanyak 97% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor UMKM dan sektor ini berkontribusi sebesar 61% terhadap GDP.
Namun, salah satu sektor yang paling terdampak di masa pandemi adalah UMKM. Berdasarkan laporan studi LPEM FEB Universitas Indonesia dan UNDP pada September 2020, peningkatan angka pengangguran tertinggi terjadi di sektor UMKM. 9 dari 10 UMKM di Indonesia mengalami penurunan permintaan produk-produknya selama pandemi.
(uka)
Lihat Juga :
