Aturan ESDM Soal Energi Terbarukan Dinilai Tak Konsisten, Investor Bingung
Kamis, 04 Juni 2020 - 14:56 WIB
loading...
Regulasi yang tidak konsisten di tingkat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai membuat investor malas menanamkan modalnya di Indonesia. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Panas Bumi Internasional mendesak agar Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi program prioritas untuk segera diselesaikan guna menjamin kepastian investasi di dalam negeri. Regulasi yang tidak konsisten di tingkat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat investor malas menanamkan modalnya di Indonesia.
"Bisa di cek sekarang, bagaimana tidak konsistennya regulasi yang ada. Peraturan Menteri (Permen) ESDM satu belum terbit sudah ganti dengan aturan lain sehingga investor bingung mau investasi di Indonesia," ujar Direktur Asosiasi Panas Bumi Internasional Abadi Purnomo, di Jakarta, Kamis (4/6/2020).
Namun anehnya, perubahan regulasi setiap terjadi pergantian kabinet justru dianggap biasa. Padahal, regulasi yang tidak konsisten tersebut menjadi masalah utama bagi investasi EBT di Indonesia. Sebab itu imbuhnya, perlu aturan UU baru untuk menjamin kepastian hukum agar pengembangan EBT dapat berkembang lebih pesat.
"Saya mendorong supaya UU EBT bisa menjadi prioritas legislatif nasional sehingga dapat segera diterbitkan. Dengan demikian, regulasi dibawahnya bisa menyesuaikan untuk memajukan pengembangan EBT di dalam negeri," tandas Abadi.
Tak hanya itu, PLN sebagai satu-satunya pembeli listrik dari pengembang (singgle off-taker) juga menjadi kendala pengembangan EBT. Sebab itu, perlu aturan tegas terkait harga agar EBT mampu bersaing dengan energi primer seperti gas dan batu bara.
"PLN sebagai single off-taker juga menjadi masalah. Sebab itu tentunya dengan harga yang affordable sangat diperlukan," kata dia.
Ia pun mengungkapkan, bahwa realisasi pengembangan EBT di dalam negeri masih sangat minim. Pihaknya merinci realisasi EBT di dalam negeri baru sekitar 8,85% atau 92 MTOE dari target yang telah di tentukan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebesar 23% atau sebesar 400 MTOE.
Adapun besaran persentase tersebut telah dipenuhi dari panas bumi atau geothermal, hydro/mikrohydro, solar cell, angin dan lain sebagainya. Sedangkan jika dirinci berdasarkan pembangkit listriknya maka peran EBT hanya 14% atau 8,7 gigawatt (GW) dari total pembangkitan sebesar 64 GW.
"Saya kira akan sulit mencapai target jika behavior regulasinya masih seperti sekarang ini. Sebab itu, pelu terobosan baru yaitu mendorong UU EBT untuk segera disahkan di DPR menjadi program prioritas," kata dia.
"Bisa di cek sekarang, bagaimana tidak konsistennya regulasi yang ada. Peraturan Menteri (Permen) ESDM satu belum terbit sudah ganti dengan aturan lain sehingga investor bingung mau investasi di Indonesia," ujar Direktur Asosiasi Panas Bumi Internasional Abadi Purnomo, di Jakarta, Kamis (4/6/2020).
Namun anehnya, perubahan regulasi setiap terjadi pergantian kabinet justru dianggap biasa. Padahal, regulasi yang tidak konsisten tersebut menjadi masalah utama bagi investasi EBT di Indonesia. Sebab itu imbuhnya, perlu aturan UU baru untuk menjamin kepastian hukum agar pengembangan EBT dapat berkembang lebih pesat.
"Saya mendorong supaya UU EBT bisa menjadi prioritas legislatif nasional sehingga dapat segera diterbitkan. Dengan demikian, regulasi dibawahnya bisa menyesuaikan untuk memajukan pengembangan EBT di dalam negeri," tandas Abadi.
Tak hanya itu, PLN sebagai satu-satunya pembeli listrik dari pengembang (singgle off-taker) juga menjadi kendala pengembangan EBT. Sebab itu, perlu aturan tegas terkait harga agar EBT mampu bersaing dengan energi primer seperti gas dan batu bara.
"PLN sebagai single off-taker juga menjadi masalah. Sebab itu tentunya dengan harga yang affordable sangat diperlukan," kata dia.
Ia pun mengungkapkan, bahwa realisasi pengembangan EBT di dalam negeri masih sangat minim. Pihaknya merinci realisasi EBT di dalam negeri baru sekitar 8,85% atau 92 MTOE dari target yang telah di tentukan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebesar 23% atau sebesar 400 MTOE.
Adapun besaran persentase tersebut telah dipenuhi dari panas bumi atau geothermal, hydro/mikrohydro, solar cell, angin dan lain sebagainya. Sedangkan jika dirinci berdasarkan pembangkit listriknya maka peran EBT hanya 14% atau 8,7 gigawatt (GW) dari total pembangkitan sebesar 64 GW.
"Saya kira akan sulit mencapai target jika behavior regulasinya masih seperti sekarang ini. Sebab itu, pelu terobosan baru yaitu mendorong UU EBT untuk segera disahkan di DPR menjadi program prioritas," kata dia.
(akr)
Lihat Juga :
