Biaya Sewa Pesawat Garuda Ugal-ugalan, Stafsus Erick Thohir Sebut Peter Gontha Ikut Teken
loading...
Pengadaan sejumlah jenis pesawat antara Garuda Indonesia dan lessor melibatkan persetujuan Komisaris. Foto/Ilustrasi/Dok
A
A
A
JAKARTA - Tudingan yang dilontarkan mantan komisaris PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Peter Gontha terkait selisih harga sewa pesawat jenis Boeing 777 saat pengadaan yang dilakukan manajemen Garuda sebelumnya, mendapat sorotan dari pemegang saham.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyatakan, pengadaan sejumlah jenis pesawat antara Garuda Indonesia dan lessor melibatkan persetujuan komisaris.
Artinya, dalam prosesnya Peter ikut terlibat saat pengadaan pesawat yang dimaksud. Meski begitu, Arya tidak menjelaskan secara rinci jenis pesawat dan waktu pengadaannya.
"Dan dari informasi juga Pak Peter ikut dalam penyewaan pesawat-pesawat tersebut. Ikut, dan beliau pun ikut menandatangani," ujar Arya kepada wartawan, Senin (1/11/2021).
Menurut Arya, meski pengadaan sejumlah pesawat Peter tidak ikut menandatangani atau menyetujuinya, namun untuk pengadaan pesawat lainnya dia justru menyetujui. "Memang ada pesawat yang beliau tidak tandatangan, tapi hampir yang lain ikut semua, tanda tangan penyewaan pesawat," jelas dia.
Melalui unggahan di akun instagramnya, Peter menyebut harga sewa pesawat Boeing 777 di pasar mencapai USD750.000 atau setara Rp10,6 miliar per bulan (Kurs 14.400 per dolar AS). Namun, manajemen Garuda sebelumnya berani membayar di angka USD1,4 juta atau Rp19,8 miliar per bulan.
Arya juga mengungkapkan penyebab carut marut kinerja keuangan Garuda Indonesia, salah satunya tata kelola manajemen yang buruk menyebabkan nasib maskapai BUMN tersebut kini di ujung tanduk sulit diselamatkan.
Menurut dia, ugal-ugalan yang dimaksud terkait utang biaya sewa pesawat yang tidak terkontrol manajemen. Adapun biaya sewa pesawat Garuda Indonesia mencapai 27% atau paling tinggi di dunia. "Kan kita tahu bahwa ini adalah kasus ugal-ugalannya di sana gitu, penyewaan pesawat," tukasnya.
Pemegang saham pun akan mengambil langkah hukum bila pernyataan Peter terbukti benar. Langkah hukum itu berupa laporan pelanggaran manajemen emiten sebelumnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski begitu, Peter dinilai harus menyediakan data-data objektif perihal adanya selisih harga pesawat di pasar dan harga yang diberikan manajemen. "Kami sangat mendukung kalau bener Pak Peter Gontha sudah menyediakan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK," tukasnya.
Bila dugaan pelanggaran yang dilontarkan Peter benar adanya, kata dia, maka KPK akan melakukan pemeriksaan kepada mantan Komisaris dan Direksi Garuda Indonesia, termasuk Peter yang tercatat pernah ikut menandatangani sejumlah pengadaan jenis pesawat.
"Jadi kita dorong supaya mantan-mantan komisaris dan direksi pada saat itu bisa diperiksa saja untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi gitu," bebernya.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyatakan, pengadaan sejumlah jenis pesawat antara Garuda Indonesia dan lessor melibatkan persetujuan komisaris.
Artinya, dalam prosesnya Peter ikut terlibat saat pengadaan pesawat yang dimaksud. Meski begitu, Arya tidak menjelaskan secara rinci jenis pesawat dan waktu pengadaannya.
"Dan dari informasi juga Pak Peter ikut dalam penyewaan pesawat-pesawat tersebut. Ikut, dan beliau pun ikut menandatangani," ujar Arya kepada wartawan, Senin (1/11/2021).
Menurut Arya, meski pengadaan sejumlah pesawat Peter tidak ikut menandatangani atau menyetujuinya, namun untuk pengadaan pesawat lainnya dia justru menyetujui. "Memang ada pesawat yang beliau tidak tandatangan, tapi hampir yang lain ikut semua, tanda tangan penyewaan pesawat," jelas dia.
Melalui unggahan di akun instagramnya, Peter menyebut harga sewa pesawat Boeing 777 di pasar mencapai USD750.000 atau setara Rp10,6 miliar per bulan (Kurs 14.400 per dolar AS). Namun, manajemen Garuda sebelumnya berani membayar di angka USD1,4 juta atau Rp19,8 miliar per bulan.
Arya juga mengungkapkan penyebab carut marut kinerja keuangan Garuda Indonesia, salah satunya tata kelola manajemen yang buruk menyebabkan nasib maskapai BUMN tersebut kini di ujung tanduk sulit diselamatkan.
Menurut dia, ugal-ugalan yang dimaksud terkait utang biaya sewa pesawat yang tidak terkontrol manajemen. Adapun biaya sewa pesawat Garuda Indonesia mencapai 27% atau paling tinggi di dunia. "Kan kita tahu bahwa ini adalah kasus ugal-ugalannya di sana gitu, penyewaan pesawat," tukasnya.
Pemegang saham pun akan mengambil langkah hukum bila pernyataan Peter terbukti benar. Langkah hukum itu berupa laporan pelanggaran manajemen emiten sebelumnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski begitu, Peter dinilai harus menyediakan data-data objektif perihal adanya selisih harga pesawat di pasar dan harga yang diberikan manajemen. "Kami sangat mendukung kalau bener Pak Peter Gontha sudah menyediakan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK," tukasnya.
Bila dugaan pelanggaran yang dilontarkan Peter benar adanya, kata dia, maka KPK akan melakukan pemeriksaan kepada mantan Komisaris dan Direksi Garuda Indonesia, termasuk Peter yang tercatat pernah ikut menandatangani sejumlah pengadaan jenis pesawat.
"Jadi kita dorong supaya mantan-mantan komisaris dan direksi pada saat itu bisa diperiksa saja untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi gitu," bebernya.
(ind)
Explore More