Indonesia dan ADB Luncurkan Kerja Sama Ambisius Tekan Emisi Karbon
Kamis, 04 November 2021 - 20:23 WIB
loading...
Ada dua faktor penting yang harus diperhatikan ketika menuju transisi energi. foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Komitmen Indonesia untuk membangun infrastruktur energi yang berkelanjutan semakin nyata. Langkah itu tampak pada peluncuran kerja sama antara Indonesia dengan Bank Pembangunan Asia ( Asian Development Bank ) terkait studi kelayakan dan rancangan penerapan mekanisme transisi energi (energy transition mechanism/ETM).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ETM adalah program ambisius yang akan mampu meningkatkan infrastruktur energi dan mengakselerasi transisi energi bersih menuju emisi nol bersih dengan prinsip adil (just) dan terjangkau (affordable).
Baca juga: Ramalan ADB: Ekonomi RI Tahun 2022 Tumbuh Positif 4,8%
"Terjangkau atau tidaknya transisi energi dapat dilihat dari kemampuan membayar masyarakat dan industri, serta perluasan akses energi," ujar Sri Mulyani, Kamis (4/11/2021).
Selain itu, tambah Sri Mulyani, faktor lain yang juga harus dipertimbangkan adalah kemampuan APBN untuk mendukung transisi, baik dalam bentuk subsidi atau insentif, maupun pembiayaan modal untuk energi baru dan terbarukan. Serta transmisi, distribusi, dan penerimaan negara.
Kata dia, ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dan permintaan untuk energi juga akan meningkat. Permintaan energi yang naik harus dipenuhi dengan efisien dan emisi karbon yang lebih rendah atau bahkan dengan emisi nol.
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa bagi negara berkembang, transisi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan perlu dilakukan tanpa membebani keuangan negara. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan dirumuskan dengan memastikan pertumbuhan yang tentunya membutuhkan energi tersebut tetap ada tetapi dilakukan secara “hijau”.
Untuk melakukannya diperlukan kombinasi antara menurunkan ketergantungan terhadap pembangkit listrik bertenaga batu bara, dan dalam waktu bersamaan membangun energi alternatif yang lebih hijau.
“Apabila negara berkembang ingin lebih ambisius, kita harus segera melaksanakan ETM yang sudah kita mulai dengan ADB ini,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 29% di tahun 2030 dengan usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Energi merupakan sektor yang akan berkontribusi besar terhadap target ini.
Saat ini, Indonesia telah masuk ke dalam transisi menuju emisi nol bersih (net zero emission) paling lambat di tahun 2060. Pengurangan ketergantungan pembangkit listrik bertenaga batu bara adalah satu bagian penting dari transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan ETM akan mengantarkan Indonesia lebih dekat kepada pencapaian target tersebut.
Baca juga: Mengingat Mati adalah Ibadah yang Mendapat Pahala
ETM sendiri merupakan suatu bentuk pembiayaan campuran (blended finance) yang dirancang untuk mempercepat penghentian pembangkit listrik bertenaga batu bara dan membuka investasi untuk energi bersih. ADB sedang melakukan analisis kelayakan implementasi ETM terhadap beberapa PLTU di Indonesia, setelah sebelumnya melalui tahapan studi pra-kelayakan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ETM adalah program ambisius yang akan mampu meningkatkan infrastruktur energi dan mengakselerasi transisi energi bersih menuju emisi nol bersih dengan prinsip adil (just) dan terjangkau (affordable).
Baca juga: Ramalan ADB: Ekonomi RI Tahun 2022 Tumbuh Positif 4,8%
"Terjangkau atau tidaknya transisi energi dapat dilihat dari kemampuan membayar masyarakat dan industri, serta perluasan akses energi," ujar Sri Mulyani, Kamis (4/11/2021).
Selain itu, tambah Sri Mulyani, faktor lain yang juga harus dipertimbangkan adalah kemampuan APBN untuk mendukung transisi, baik dalam bentuk subsidi atau insentif, maupun pembiayaan modal untuk energi baru dan terbarukan. Serta transmisi, distribusi, dan penerimaan negara.
Kata dia, ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dan permintaan untuk energi juga akan meningkat. Permintaan energi yang naik harus dipenuhi dengan efisien dan emisi karbon yang lebih rendah atau bahkan dengan emisi nol.
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa bagi negara berkembang, transisi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan perlu dilakukan tanpa membebani keuangan negara. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan dirumuskan dengan memastikan pertumbuhan yang tentunya membutuhkan energi tersebut tetap ada tetapi dilakukan secara “hijau”.
Untuk melakukannya diperlukan kombinasi antara menurunkan ketergantungan terhadap pembangkit listrik bertenaga batu bara, dan dalam waktu bersamaan membangun energi alternatif yang lebih hijau.
“Apabila negara berkembang ingin lebih ambisius, kita harus segera melaksanakan ETM yang sudah kita mulai dengan ADB ini,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 29% di tahun 2030 dengan usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Energi merupakan sektor yang akan berkontribusi besar terhadap target ini.
Saat ini, Indonesia telah masuk ke dalam transisi menuju emisi nol bersih (net zero emission) paling lambat di tahun 2060. Pengurangan ketergantungan pembangkit listrik bertenaga batu bara adalah satu bagian penting dari transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan ETM akan mengantarkan Indonesia lebih dekat kepada pencapaian target tersebut.
Baca juga: Mengingat Mati adalah Ibadah yang Mendapat Pahala
ETM sendiri merupakan suatu bentuk pembiayaan campuran (blended finance) yang dirancang untuk mempercepat penghentian pembangkit listrik bertenaga batu bara dan membuka investasi untuk energi bersih. ADB sedang melakukan analisis kelayakan implementasi ETM terhadap beberapa PLTU di Indonesia, setelah sebelumnya melalui tahapan studi pra-kelayakan.
(uka)
Lihat Juga :
