Terlilit Utang Rp139 Triliun, Nasib Garuda di Tangan Asing
Kamis, 11 November 2021 - 15:02 WIB
loading...
Nasib maskapai Garuda Indonesia saat ini berada dalam genggaman kreditur hingga lessor asing. Foto/Ilustrasi/Dok
A
A
A
JAKARTA - Nasib maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk saat ini berada dalam genggaman kreditur hingga lessor asing. Pengaruh kreditur global sangat dominan dan akan menentukan masa depan maskapai nasional ini.
Pengaruh itu khususnya berlaku saat proses restrukturisasi utang emiten berkode saham GIAA dilakukan. Sebagai catatan, total utang Garuda sudah mencapai Rp139 triliun.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pengaruh pemerintah atau pemegang saham dalam proses restrukturisasi hanya mencapai sepertiga saja. Dengan begitu, dominasi tetap berada di tangan kreditur.
Baca juga: Utang Garuda Indonesia Pelik, Erick Thohir Berjibaku dengan Tuntutan di 3 Negara
"Kita ini sekarang sepertiga pengaruhnya untuk proses ini (restrukturisasi), dua per tiganya ada di kreditur karena krediturlah yang lebih punya hak untuk sekarang menentukan kelangsungan Garuda Indonesia ke depannya," ujar Kartika, Kamis (11/11/2021).
Menurut dia, suksesnya restrukturisasi utang maskapai penerbangan pelat merah itu tergantung pada kesepakatan kreditur dalam dan luar negeri. Tercatat, 70% kreditur Garuda merupakan kreditur asing.
Namun begitu, pemerintah tetap berupaya agar upaya negosiasi itu membuahkan hasil baik bagi bisnis Garuda ke depannya. "Dan ini kami upayakan maksimal, tentunya dalam proses hukum kami kan tahu 2-3 bulan dari sekarang nanti seperti apa hasil voting atau pendapat dari kreditur atas proposal yang sudah kita ajukan," ucapnya.
Kementerian BUMN optimistis mampu mengurangi utang Garuda Indonesia hingga menjadi USD3,69 miliar atau setara Rp52,39 triliun. Pemegang saham pun telah menyusun rumusan besar ihwal langkah strategis untuk menekan utang perusahaan.
Adapun tahapan yang dilakukan diantaranya pemegang saham dan manajemen menyepakati utang pajak dan gaji karyawan tidak akan dikurangi, namun akan dibayarkan secara bertahap. Lalu, kreditur terjamin (secured creditor) akan dilakukan melalui skema collateral settlement. Kemudian, konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi ekuitas.
Baca juga: Waduh, Garuda Terancam Kehilangan Semua Pesawat dalam 6 Bulan ke Depan
Bagi kreditor BUMN seperti Bank Himbara, PT Pertamina (Persero), PT Airnav Indonesia (Persero), dan PT Gapura Angkasa (Persero), penawaran yang diberikan adalah dengan mengajukan zero coupon bond dengan tenor selama 20 tahun dari saat ini.
"Ini yang menarik untuk Himbara, Pertamina Airnav, Gapura, kita akan menawarkan zero coupon bond dan kita akan menawari sebagian kewajiban Garuda ini menjadi zero coupon bond, nanti nominal value-nya di masa depan akan sama dengan par value saat ini," bebernya.
Sementara, operator bandara seperti PT Angkasa Pura 1 dan 2 serta vendor usaha lainnya akan ditawarkan untuk zero coupon bond dan debt to equity swap di Garuda.
Pemerintah juga sudah meluncurkan proposal restrukturisasi utang Garuda Indonesia sejak pekan pertama November 2021. Saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kartika memberikan sejumlah poin utama proposal restrukturisasi tersebut.
Secara garis besar, proposal berisikan pengajuan negosiasi dengan seluruh perusahaan penyewa pesawat (lessor) global, kreditur perbankan global, kreditur pemegang sukuk global, dan para vendor, termasuk vendor BUMN seperti PT Pertamina (Persero) dan perusahaan pelat merah lainnya.
Pengaruh itu khususnya berlaku saat proses restrukturisasi utang emiten berkode saham GIAA dilakukan. Sebagai catatan, total utang Garuda sudah mencapai Rp139 triliun.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pengaruh pemerintah atau pemegang saham dalam proses restrukturisasi hanya mencapai sepertiga saja. Dengan begitu, dominasi tetap berada di tangan kreditur.
Baca juga: Utang Garuda Indonesia Pelik, Erick Thohir Berjibaku dengan Tuntutan di 3 Negara
"Kita ini sekarang sepertiga pengaruhnya untuk proses ini (restrukturisasi), dua per tiganya ada di kreditur karena krediturlah yang lebih punya hak untuk sekarang menentukan kelangsungan Garuda Indonesia ke depannya," ujar Kartika, Kamis (11/11/2021).
Menurut dia, suksesnya restrukturisasi utang maskapai penerbangan pelat merah itu tergantung pada kesepakatan kreditur dalam dan luar negeri. Tercatat, 70% kreditur Garuda merupakan kreditur asing.
Namun begitu, pemerintah tetap berupaya agar upaya negosiasi itu membuahkan hasil baik bagi bisnis Garuda ke depannya. "Dan ini kami upayakan maksimal, tentunya dalam proses hukum kami kan tahu 2-3 bulan dari sekarang nanti seperti apa hasil voting atau pendapat dari kreditur atas proposal yang sudah kita ajukan," ucapnya.
Kementerian BUMN optimistis mampu mengurangi utang Garuda Indonesia hingga menjadi USD3,69 miliar atau setara Rp52,39 triliun. Pemegang saham pun telah menyusun rumusan besar ihwal langkah strategis untuk menekan utang perusahaan.
Adapun tahapan yang dilakukan diantaranya pemegang saham dan manajemen menyepakati utang pajak dan gaji karyawan tidak akan dikurangi, namun akan dibayarkan secara bertahap. Lalu, kreditur terjamin (secured creditor) akan dilakukan melalui skema collateral settlement. Kemudian, konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi ekuitas.
Baca juga: Waduh, Garuda Terancam Kehilangan Semua Pesawat dalam 6 Bulan ke Depan
Bagi kreditor BUMN seperti Bank Himbara, PT Pertamina (Persero), PT Airnav Indonesia (Persero), dan PT Gapura Angkasa (Persero), penawaran yang diberikan adalah dengan mengajukan zero coupon bond dengan tenor selama 20 tahun dari saat ini.
"Ini yang menarik untuk Himbara, Pertamina Airnav, Gapura, kita akan menawarkan zero coupon bond dan kita akan menawari sebagian kewajiban Garuda ini menjadi zero coupon bond, nanti nominal value-nya di masa depan akan sama dengan par value saat ini," bebernya.
Sementara, operator bandara seperti PT Angkasa Pura 1 dan 2 serta vendor usaha lainnya akan ditawarkan untuk zero coupon bond dan debt to equity swap di Garuda.
Pemerintah juga sudah meluncurkan proposal restrukturisasi utang Garuda Indonesia sejak pekan pertama November 2021. Saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kartika memberikan sejumlah poin utama proposal restrukturisasi tersebut.
Secara garis besar, proposal berisikan pengajuan negosiasi dengan seluruh perusahaan penyewa pesawat (lessor) global, kreditur perbankan global, kreditur pemegang sukuk global, dan para vendor, termasuk vendor BUMN seperti PT Pertamina (Persero) dan perusahaan pelat merah lainnya.
(ind)
Lihat Juga :
