Dituduh Ikut Bisnis PCR, Erick Thohir: Itu Fitnah
Senin, 15 November 2021 - 09:00 WIB
loading...
Menteri BUMN Erick Thohir buka suara perihal tudingan bisnis PCR. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir buka suara perihal tudingan bisnis Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sejak awal Covid-19. Dia menegaskan tudingan tersebut merupakan fitnah.
Isu bisnis RT-PCR dikaitkan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Sementara, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Yayasan tersebut merupakan yayasan milik keluarga besar Erick Thohir.
Selaku pejabat publik, kata dia, konsekuensi yang diterima adalah mendapat fitnah dari kelompok tertentu. Namun, fitnah itu tidak membuat dirinya terus bekerja menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air.
"Pejabat publik punya risiko bahwa dia juga harus menerima fitnah. Tetapi, fitnah inikan harus dibuktikan, tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data. Tapi itu resiko, apakah gara-gara itu kita berhenti," ujar Erick, Senin (15/11/2021).
Baca Juga: Reformasi BUMN, Barikade 98 Dukung Penuh Erick Thohir di Kabinet
Dia menegaskan, selama krisis kesehatan di Indonesia, seluruh pejabat negara bekerja tanpa memikirkan menguntungkan diri sendiri. Artinya, pelaksanaan penanganan pandemi hingga saat ini hanya bertujuan agar kesehatan, ekonomi, dan sektor lain bisa kembali pulih.
"Nah, tapi yang saya tekankan, tadi pada konteks Covid-19 itu, banyak resiko yg harus diambil oleh pejabat publik, tanpa ada niat sedikitpun memperkaya diri sendiri, lillahi ta'ala. Dan saya rasa Bapak Presiden memimpin dengan baik, para Menteri juga banyak yang bekerja 24 jam. Dan nawaitunya jelas, kita pelayanan kesehatan, kepada masyarakat pada saat itu dan hari ini harus terus dijalankan. Karena perang melawan Covid ini belum selesai," ungkap dia.
Isu bisnis RT-PCR dikaitkan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Sementara, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Yayasan tersebut merupakan yayasan milik keluarga besar Erick Thohir.
Selaku pejabat publik, kata dia, konsekuensi yang diterima adalah mendapat fitnah dari kelompok tertentu. Namun, fitnah itu tidak membuat dirinya terus bekerja menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air.
"Pejabat publik punya risiko bahwa dia juga harus menerima fitnah. Tetapi, fitnah inikan harus dibuktikan, tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data. Tapi itu resiko, apakah gara-gara itu kita berhenti," ujar Erick, Senin (15/11/2021).
Baca Juga: Reformasi BUMN, Barikade 98 Dukung Penuh Erick Thohir di Kabinet
Dia menegaskan, selama krisis kesehatan di Indonesia, seluruh pejabat negara bekerja tanpa memikirkan menguntungkan diri sendiri. Artinya, pelaksanaan penanganan pandemi hingga saat ini hanya bertujuan agar kesehatan, ekonomi, dan sektor lain bisa kembali pulih.
"Nah, tapi yang saya tekankan, tadi pada konteks Covid-19 itu, banyak resiko yg harus diambil oleh pejabat publik, tanpa ada niat sedikitpun memperkaya diri sendiri, lillahi ta'ala. Dan saya rasa Bapak Presiden memimpin dengan baik, para Menteri juga banyak yang bekerja 24 jam. Dan nawaitunya jelas, kita pelayanan kesehatan, kepada masyarakat pada saat itu dan hari ini harus terus dijalankan. Karena perang melawan Covid ini belum selesai," ungkap dia.
Lihat Juga :
