Kendaraan Listrik Jadi Kunci Kejar Target Bebas Karbon 2060
loading...
Akselerasi kendaraan listrik memiliki peran strategis mencapai target net zero carbon 2060. FOTO/Shutterstock Photo
A
A
A
JAKARTA - Komitmen Indonesia mengejar target netral karbon 2060 tergantung keberhasilan pemerintah mendorong masyarat beralih dari kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke energi listrik. Peningkatan permintaan listrik memiliki peran strategis mencapai target net zero carbon 2060.
"Transisi energi idealnya didukung peningkatan demand dari sisi hilir. Apabila sudah ada peningkatan demand maka dari sisi hulu lebih mudah beralih," ujar Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Tumiran seperti dikutip melalui pernyataan tertulis, Kamis (18/11/2021).
Menurut dia kontribusi emisi CO2 dari sektor transportasi sangat besar. Sebab itu, mendorong transisi kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke listrik bisa menjadi upaya mereduksi emisi CO2 secara besar-besaran.
"Jika emisi sektor transportasi direduksi, sementara sumber listriknya juga berasal dari EBT maka target-target pemerintah mencapai net zero carbon lebih realistis dicapai," kata Tumiran.
Tak hanya itu, beralihnya masyarakat dari kendaraan berbasis BBM ke listrik juga akan menekan impor BBM. Berdasarkan roadmap yang disusun Kementerian ESDM, potensi jumlah kendaraan listrik di Indonesia pada 2030 mencapai 2,2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik dengan 31.859 unit SPKLU.
Jumlah kendaraan listrik itu diharapkan bisa menekan impor BBM sekitar 6 juta kiloliter (kl) pada tahun tersebut. Selain mampu mereduksi emisi, keberhasilan program kendaraan listrik juga akan memangkas pengeluaran konsumen dari sisi biaya energi.
Mengutip laporan resmi PLN, dari sisi penghematan, pengendara mobil listrik hanya perlu merogoh kocek Rp10.000 saja untuk menempuh jarak 72 kilometer (km). Jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak (BBM), maka dengan jarak tempuh 72 km, masyarakat harus merogoh kocek sekitar Rp60.000 dengan asumsi harga BBM Rp9.000 per liter.
Selain mendukung terbentuknya ekosistem kendaraan listrik, PLN telah mencanangkan peta jalan yang komprehensif menuju NDC 2030 dan Neutral Carbon 2060. BUMN Kelistrikan itu menargetkan menghasilkan pengurangan emisi sebesar 900 juta ton CO2 ekivalen pada 2060.
Adapun target tersebut akan dicapai melalui sejumlah strategi, yaitu mengembangkan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT), konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke EBT, pengembangan pembangkit gas, menerapkan teknologi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang ramah lingkungan.
Tak berhenti disitu, PLN juga akan memensiunkan PLTU batu bara, penerapan co-firing, melakukan penerapan efisiensi dan menurunkan susut jaringan, percepatan memensiunkan PLTU batu bara, Carbon Capture and Storage (CCS), serta penerapan co-firing berbasis hidrogen.
Sebagai ujung tombak menuju bebas karbon, PLN setidaknya membutuhkan investasi mencapai sebesar USD500 miliar untuk beralih dari skenario business as usual (BAU) menjadi carbon neutral dengan biaya mitigasi senilai USD35-USD40 per ton CO2 ekivalen. Sebab itu, dibutuhkan dukungan berbagai pihak untuk mencapai target tersebut.
Komitmen pemerintah dalam mencapai net zero carbon pada 2060, lanjut Tumiran, patut diapresiasi. Hanya saja, implementasi program di lapangan perlu menyelaraskan kebutuhan badan usaha dalam hal ini PLN.
"Pembangkit EBT ini struktur biayanya tinggi. Maka dari itu, kita mendukung PLN sebagai ujung tombak transisi energi dengan memastikan implementasi mobil listrik, kompor induksi dan sebagainya lebih massif," jelasnya.
"Transisi energi idealnya didukung peningkatan demand dari sisi hilir. Apabila sudah ada peningkatan demand maka dari sisi hulu lebih mudah beralih," ujar Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Tumiran seperti dikutip melalui pernyataan tertulis, Kamis (18/11/2021).
Menurut dia kontribusi emisi CO2 dari sektor transportasi sangat besar. Sebab itu, mendorong transisi kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke listrik bisa menjadi upaya mereduksi emisi CO2 secara besar-besaran.
"Jika emisi sektor transportasi direduksi, sementara sumber listriknya juga berasal dari EBT maka target-target pemerintah mencapai net zero carbon lebih realistis dicapai," kata Tumiran.
Tak hanya itu, beralihnya masyarakat dari kendaraan berbasis BBM ke listrik juga akan menekan impor BBM. Berdasarkan roadmap yang disusun Kementerian ESDM, potensi jumlah kendaraan listrik di Indonesia pada 2030 mencapai 2,2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik dengan 31.859 unit SPKLU.
Jumlah kendaraan listrik itu diharapkan bisa menekan impor BBM sekitar 6 juta kiloliter (kl) pada tahun tersebut. Selain mampu mereduksi emisi, keberhasilan program kendaraan listrik juga akan memangkas pengeluaran konsumen dari sisi biaya energi.
Mengutip laporan resmi PLN, dari sisi penghematan, pengendara mobil listrik hanya perlu merogoh kocek Rp10.000 saja untuk menempuh jarak 72 kilometer (km). Jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak (BBM), maka dengan jarak tempuh 72 km, masyarakat harus merogoh kocek sekitar Rp60.000 dengan asumsi harga BBM Rp9.000 per liter.
Selain mendukung terbentuknya ekosistem kendaraan listrik, PLN telah mencanangkan peta jalan yang komprehensif menuju NDC 2030 dan Neutral Carbon 2060. BUMN Kelistrikan itu menargetkan menghasilkan pengurangan emisi sebesar 900 juta ton CO2 ekivalen pada 2060.
Adapun target tersebut akan dicapai melalui sejumlah strategi, yaitu mengembangkan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT), konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke EBT, pengembangan pembangkit gas, menerapkan teknologi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang ramah lingkungan.
Tak berhenti disitu, PLN juga akan memensiunkan PLTU batu bara, penerapan co-firing, melakukan penerapan efisiensi dan menurunkan susut jaringan, percepatan memensiunkan PLTU batu bara, Carbon Capture and Storage (CCS), serta penerapan co-firing berbasis hidrogen.
Sebagai ujung tombak menuju bebas karbon, PLN setidaknya membutuhkan investasi mencapai sebesar USD500 miliar untuk beralih dari skenario business as usual (BAU) menjadi carbon neutral dengan biaya mitigasi senilai USD35-USD40 per ton CO2 ekivalen. Sebab itu, dibutuhkan dukungan berbagai pihak untuk mencapai target tersebut.
Komitmen pemerintah dalam mencapai net zero carbon pada 2060, lanjut Tumiran, patut diapresiasi. Hanya saja, implementasi program di lapangan perlu menyelaraskan kebutuhan badan usaha dalam hal ini PLN.
"Pembangkit EBT ini struktur biayanya tinggi. Maka dari itu, kita mendukung PLN sebagai ujung tombak transisi energi dengan memastikan implementasi mobil listrik, kompor induksi dan sebagainya lebih massif," jelasnya.
(nng)
Explore More