Sri Mulyani Ungkap Bekal Indonesia Hadapi Ketidakpastian di 2022

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai jalan pemulihan ekonomi global maupun domestik di tahun 2022 masih penuh ketidakpastian. Pandemi yang terus bermutasi masih menjadi ancaman bagi seluruh negara di dunia.

Kendati begitu, Sri Mulyani mengatakan bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR selama ini mampu menghasilkan APBN yang responsif, tangguh, serta dinamis. Hal itu diyakininya dapat meminimalkan dampak risiko pandemi Covid-19 dengan melindungi rakyat dan perekonomian Indonesia secara optimal.



"Kami berterima kasih juga atas kesediaan Presiden Joko Widodo yang telah menyerahkan DIPA kepada perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta arahannya dalam acara ini sehingga APBN sebagai instrumen yang sangat penting di dalam pembangunan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan akuntabel untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Menkeu dalam Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 oleh Presiden Jokowi secara virtual di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Sri Mulyani mengatakan, pemulihan ekonomi global maupun domestik tahun 2022 dibarengi munculnya risiko-risiko baru yang perlu dikelola. Risiko-risiko tersebut antara lain volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju, terutama AS, rebalancing ekonomi China, serta disrupsi rantai pasok dan dinamika geopolitik.

Meski menghadapi dinamika ketidakpastian, Sri Mulyani meyakini perekonomian Indonesia pada tahun depan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat. Penanganan pandemi yang efektif, kata dia, berhasil mengendalikan varian Delta dengan lebih cepat sehingga aktivitas perekonomian kembali meningkat pada kuartal IV 2021.



"Kasus harian Covid-19 telah menurun, progress vaksinasi pada akhir tahun 2021 dapat mencapai 284,3 juta atau 52,6% penduduk dengan asumsi vaksinasi 1,5 juta dosis per hari. Apabila vaksinasi dapat dilaksanakan 2 juta dosis per hari, maka pada akhir 2021 akan mencapai 301,8 juta dosis atau 55,9% penduduk," paparnya.

Keberhasilan pemerintah Indonesia mengendalikan varian Delta dan terpeliharanya kewaspadaan dan disiplin penerapan protokol kesehatan dan kehati-hatian diharapkan akan menjadi bekal kuat dalam menghadapi munculnya varian baru Omicron Covid-19.

"Langkah pemulihan ekonomi dengan menggunakan instrumen APBN sejak tahun 2020 dan 2021 telah berhasil mendukung penanganan dan pengendalian Covid-19, serta melindungi rakyat melalui bantuan sosial yang diperluas dan mendorong pemulihan ekonomi baik UMKM maupun korporasi," tandasnya.