6 Agenda Prioritas Jalur Keuangan Forum G20, Bahas Pajak hingga Sistem Pembayaran Digital
Kamis, 09 Desember 2021 - 21:52 WIB
loading...
Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferemsi pers Kick Off Presidensi G20 Indonesia di Jalur Keuangan. FOTO/Tangkapan Layar Youtube/Kemenkeu
A
A
A
NUSA DUA - Presidensi G20 Indonesia 2022 diharapkan akan berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan global. Indonesia ingin mengajak Negara Anggota G20, Negara Undangan, dan Organisasi Internasional, untuk merumuskan aksi-aksi nyata bagi pemulihan ekonomi global melalui jalur keuangan.
"Agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20 relevan dengan tugas BI termasuk terkiat dengan Central Bank Digital Currency (CBDC), " kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, di Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12/2021).
Baca Juga: Di Forum G20, Sri Mulyani Lontarkan Kritik Soal Vaksin Covid ke Negara Maju
Berdasarkan laporan BI, Pertemuan Pertama Tingkat Sherpa G20 (1st G20 Sherpa Meeting) ini merupakan pertemuan pertama dan pembuka dari seluruh rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia di Jakarta pada 7-8 Desember 2021. Kemudian, dilanjutkan dengan Pertemuan Pertama Tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral (Finance Track) di Bali pada 9-10 Desember 2021.
Pada pertemuan Sherpa Track maupun Finance Track, Indonesia akan menyampaikan agenda prioritas yang menjadi fokus dalam Presidensi G20 Indonesia. Selain itu, diharapkan para Anggota G20, Negara Undangan, dan Organisasi Internasional dapat membahas dan merumuskan inisiatif konkret, sehingga menghasilkan deliverables yang responsif terhadap tantangan global.
Baca Juga: Rupiah Digital Akan Dibahas di Forum G20, Transfer Antar Negara Bakal Lebih Murah
Berikut enam agenda prioritas jalur keuangan (finance track) dalam Presidensi G20 Indonesia pada 2022, dilansir dari laman Bank Indonesia (BI), Rabu, 8 Desember 2021:
Exit Strategy to Support Recovery
Membahas bagaimana G20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi (terutama negara berkembang) dari efek limpahan (spillover) exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya (umumnya negara maju).
Adressing Scaring Effect to Secure Future Growth
Mengatasi dampak berkepanjangan (scarring effect) krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan.
Payment System in Digital Era
Standar pembayaran lintas batas negara (CBP), serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC (General Principles for Developing CBDC).
Sustainable Finance
Membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan sustainable finance (keuangan berkelanjutan) dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan.
Digital Financial Inclusion
Memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.
International Taxation
Membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi Framework bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erotion and Profit Shifting (BEPS).
"Agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20 relevan dengan tugas BI termasuk terkiat dengan Central Bank Digital Currency (CBDC), " kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, di Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12/2021).
Baca Juga: Di Forum G20, Sri Mulyani Lontarkan Kritik Soal Vaksin Covid ke Negara Maju
Berdasarkan laporan BI, Pertemuan Pertama Tingkat Sherpa G20 (1st G20 Sherpa Meeting) ini merupakan pertemuan pertama dan pembuka dari seluruh rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia di Jakarta pada 7-8 Desember 2021. Kemudian, dilanjutkan dengan Pertemuan Pertama Tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral (Finance Track) di Bali pada 9-10 Desember 2021.
Pada pertemuan Sherpa Track maupun Finance Track, Indonesia akan menyampaikan agenda prioritas yang menjadi fokus dalam Presidensi G20 Indonesia. Selain itu, diharapkan para Anggota G20, Negara Undangan, dan Organisasi Internasional dapat membahas dan merumuskan inisiatif konkret, sehingga menghasilkan deliverables yang responsif terhadap tantangan global.
Baca Juga: Rupiah Digital Akan Dibahas di Forum G20, Transfer Antar Negara Bakal Lebih Murah
Berikut enam agenda prioritas jalur keuangan (finance track) dalam Presidensi G20 Indonesia pada 2022, dilansir dari laman Bank Indonesia (BI), Rabu, 8 Desember 2021:
Exit Strategy to Support Recovery
Membahas bagaimana G20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi (terutama negara berkembang) dari efek limpahan (spillover) exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya (umumnya negara maju).
Adressing Scaring Effect to Secure Future Growth
Mengatasi dampak berkepanjangan (scarring effect) krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan.
Payment System in Digital Era
Standar pembayaran lintas batas negara (CBP), serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC (General Principles for Developing CBDC).
Sustainable Finance
Membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan sustainable finance (keuangan berkelanjutan) dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan.
Digital Financial Inclusion
Memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.
International Taxation
Membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi Framework bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erotion and Profit Shifting (BEPS).
(nng)
Lihat Juga :
