Pemulihan Ekonomi Pascakrisis Pandemi Covid-19 Harus Berkelanjutan

JAKARTA - Pemulihan ekonomi setelah krisis akibat pandemi Covid-19 jangan hanya dilihat dari sekadar angka persentase pertumbuhan secara periodik. Lebih dari itu, pemulihan ekonomi harus berkualitas dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejumlah tantangan di masa pemulihan juga masih mengadang, terutama karena masih lebarnya kesenjangan antara kaum miskin dan golongan kaya. Untuk itu perlu strategi khusus dalam mengembalikan level angka produk domestik bruto (PDB) agar kembali ke tingkat sebelum krisis.



Rekomendasi itu tertuang dalam Sarasehan yang digelar Unpad, IKA Unpad, dan Deloitte dengan tema "Pemulihan Ekonomi Pasca Covid 19, Membangun Ekonomi Indonesia yang Adaptif dan Resiliens". Ada dua sesi yang dihadirkan alam Sarashan yang digelar Sabtu (11/12/2021).

"Kalau melihat ke depan prospek pertumbuhan ekonomi sebaiknya tidak hanya dilihat untuk tahun in atau depan, tetap harus dilihat dalam jangka Panjang," kata Guru Besar Fakultas Ekononi dan Bisnis Unpad Prof Arief Anshory Yusuf pada Sarasehan Pemulihan Ekonomi Pasca-Covid-19 bertajuk Membangun Ekonomi yang Adaptif dan Resiliens yang digelar secara virtual oleh IKA Unpad dan Deloitte.

Pada sarasehan yang dibuka oleh Rektor Unpad Rina Indiastuti itu, hadir nara sumber dari berbagai kalangan di antaranya Ketua Ika Unpad Irawati Hermawan, Erlangga Soeria Atmadja, Deloitte Indonesia Director 3, Guru Besar FEB Unpad Prof Martha Fani, dan Guru Besar FPIK Zuzy Anna, Prof. Ahmad M. Ramli, Guru Besar Fakultas Hukum Unpad

Dari kalangan dunia usaha, turut hadir Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, Dirut MNC Sky Vision Tbk Hari Susanto, dan Direktur Human Capital PT Aviasi Pariwisata Indonesia Herdy Harman.

Arief menambahkan, pandemi telah menimbulkan persoalan karena menambah ketimpangan antara kaum kaya dan kaum miskin. Di masa pemulihan, golongan kaya mampu pulih lebih cepat dibanding kaum miskin sehingga menjadikan persoalan baru yang harus dihadapi. "Kunci pemulihan ini adalah bagaimana cara recovery yang tepat. Bagaimana kita bisa kembali ke level PDB sebelum pandemi. Bukan pada persentasenya," kata dia.

Menurut dia, berdasarkan kajian yang dilakukannya, setidaknya perlu waktu 3,5 tahun untuk kembali ke level tingkat PDB yang sama seperti sebelum krisis. Namun demikian, dia tidak menyangkal jika banyak kajian yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah selama pandemi efektif menstimulus ekonomi.



"Yang dikatakan pemulihan itu, jika beberapa orang yang kehilangan pekerjaannya mendapat pekerjaannya kembali dan membuka lapangan pekerjaan untuk mereka yang belum mendaparkannya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum IKA Unpad Irawati Hermawan mengatakan, pemulihan ekonomi bisa difokuskan pada dua indikator. Pertama pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Kedua sektor ini di masa pandemi memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa mewarnai kegiatan ekonomi.

"UMKM lahir dalam jumlah yang besar di Indonesia. Di harapkan ada dukungan pemerintah untuk UMKM, terlebih dalam hal pendanaaan serta literasi digital. Dengan begitu, UMKM dan ekonomi kreatif bisa menjadi kekuatan untuk mengangkat perekonomian kita," katanya.

Kedua, mendorong BUMN menjadi pimpinan untuk go global sehingga mampu memberikan kekuatan secara sepenuhnya untuk semua kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang tak kalah penting adalah penyelamatan sektor swasta karena sektor ini tedampak cukup parah bahkan bisnisnya tidak sedikit yang terjun bebas.