Sri Mulyani Ungkap Rp210 Triliun Anggaran PEN Belum Dibelanjakan
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi penyerapan dana PEN baru terserap 71,6% dari pagu atau sekitar Rp533,6 triliun. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak Januari sampai 17 Desember 2021 telah mencapai Rp533,6 triliun atau setara 71,6% dari pagu Rp744,7 triliun.
"Kita lihat tinggal dua minggu lagi dan masih ada lebih dari Rp210 triliun yang belum terbelanjakan di dalam PEN," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember, Selasa(21/12/2021).
Sri Mulyani terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga agar belanja pada dua minggu terakhir dapat terealisasi, walaupun dana kementerian/lembaga yang tidak mampu terealisasikan seluruhnya akan dikembalikan dananya ke APBN.
"Secara rinci, realisasi program PEN terdiri dari bidang kesehatan yakni Rp147,44 triliun, perlindungan sosial Rp161,17 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp74,36 triliun, program prioritas Rp87,47 triliun, serta insentif usaha Rp63,16 triliun," ungkapnya.
Dia menjelaskan, realisasi bidang kesehatan telah mencapai 68,6% dari alokasi Rp214,96 triliun, yang diberikan antara lain untuk penggunaan untuk RS darurat Asrama Haji dan Pademangan, pembiayaan paket obat untuk masyarakat dan penebalan PPKM, serta insentif tenaga kesehatan.
Kemudian realisasi perlindungan sosial telah mencapai 86,4% dari pagu Rp186,64 triliun, yang meliputi antara lain bantuan kuota internet, bantuan beras, subsidi listrik, serta Kartu Prakerja.
"Realisasi insentif usaha telah mencapai 100,5% dari alokasi Rp62,83 triliun, yang diberikan antara lain untuk penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, pengurangan angsuran PPh 25, dan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti," paparnya.
Sri mengatakan, ini semua untuk berbagai insentif perpajakan yang dinikmati oleh masyarakat, mulai dari mulai UMKM, konsumen, dan para perusahaan. Selain itu, sambung Sri, Program PEN juga diberikan dalam bentuk bantuan UMKM dan korporasi yang telah mencapai 45,8% dari pagu Rp162,4 triliun, yang diberikan antara lain untuk penempatan dana bank dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Sementara untuk program prioritas telah terealisasi 74,2% dari anggaran tersedia Rp117,94 triliun, antara lain meliputi fasilitas pinjaman daerah, ketahanan pangan, serta padat karya kementerian/lembaga," pungkasnya.
"Kita lihat tinggal dua minggu lagi dan masih ada lebih dari Rp210 triliun yang belum terbelanjakan di dalam PEN," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember, Selasa(21/12/2021).
Baca Juga
Sri Mulyani terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga agar belanja pada dua minggu terakhir dapat terealisasi, walaupun dana kementerian/lembaga yang tidak mampu terealisasikan seluruhnya akan dikembalikan dananya ke APBN.
"Secara rinci, realisasi program PEN terdiri dari bidang kesehatan yakni Rp147,44 triliun, perlindungan sosial Rp161,17 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp74,36 triliun, program prioritas Rp87,47 triliun, serta insentif usaha Rp63,16 triliun," ungkapnya.
Dia menjelaskan, realisasi bidang kesehatan telah mencapai 68,6% dari alokasi Rp214,96 triliun, yang diberikan antara lain untuk penggunaan untuk RS darurat Asrama Haji dan Pademangan, pembiayaan paket obat untuk masyarakat dan penebalan PPKM, serta insentif tenaga kesehatan.
Kemudian realisasi perlindungan sosial telah mencapai 86,4% dari pagu Rp186,64 triliun, yang meliputi antara lain bantuan kuota internet, bantuan beras, subsidi listrik, serta Kartu Prakerja.
"Realisasi insentif usaha telah mencapai 100,5% dari alokasi Rp62,83 triliun, yang diberikan antara lain untuk penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, pengurangan angsuran PPh 25, dan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti," paparnya.
Sri mengatakan, ini semua untuk berbagai insentif perpajakan yang dinikmati oleh masyarakat, mulai dari mulai UMKM, konsumen, dan para perusahaan. Selain itu, sambung Sri, Program PEN juga diberikan dalam bentuk bantuan UMKM dan korporasi yang telah mencapai 45,8% dari pagu Rp162,4 triliun, yang diberikan antara lain untuk penempatan dana bank dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Sementara untuk program prioritas telah terealisasi 74,2% dari anggaran tersedia Rp117,94 triliun, antara lain meliputi fasilitas pinjaman daerah, ketahanan pangan, serta padat karya kementerian/lembaga," pungkasnya.
(nng)
Explore More