Subsidi BBM Jadi Opsi Minimalisasi Gejolak Ekonomi
Senin, 27 Desember 2021 - 07:42 WIB
loading...
Subsidi BBM berkualitas bisa jadi opsi meminimalisasi gejolak ekonomi jika BBM dengan RON 88 (Premium) dan 90 (Pertalite) dihapus. Foto/Dok
A
A
A
MAKASSAR - Nasib Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan RON 88 (Premium) dan 90 (Pertalite) sudah di ujung tanduk alias segera dihapus. Subsidi BBM berkualitas bisa jadi opsi meminimalisasi gejolak ekonomi.
Wacana penghapusan BBM murah itu menyusul kebijakan pemerintah menetapkan Pertalite sebagai BBM transisi. Premium akan ditinggalkan. Setelah peralihannya berjalan dengan baik, maka Pertalite pun akan ikut menyusul dihapuskan.
Kebijakan ini pun tentu akan sangat berdampak dalam berbagai hal. Termasuk dapat memicu gejolak ekonomi di masyarakat. Harga BBM berkualitas akan sangat terasa, khsusnya bagi pelaku-pelaku usaha transportasi maupun logistik.
Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ) Sulsel, Judy Rahardjo menilai, rencana pemerintah mengurangi emisi karbon memang sudah tepat. Hanya saja, tidak bisa begitu saja dilakukan dengan penghapusan BBM murah. Mesti ada kajian panjang.
Baca Juga: Pertamina Naikkan Banderol LPG Non-Subsidi, Ini Kisaran Harganya
“Memang sudah harus begitu. Tetapi ini kan ada persoalan-persoalan yang berkaitan nantinya ketika itu dilakukan. Ini sangat erat kaitannya dengan perekonomian,” kata dia kepada SINDOnews, Minggu (26/12/2021).
Kebijakan yang akan diambil ini, menurutnya, harus tetap mempertimbangkan aspek perekonomian masyarakat. Jangan sampai ada gejolak ekonomi yang besar jika langsung begitu saja diterapkan.
“Harus ada subsidi. Maksudnya saya sepekat melihat itu sebagai bagian untuk mengurangi emisi karbob. Ini kan masih kritis kita. Masih ada angkutan publik yang masih perlu seperti itu,” tegasnya.
Sektor usaha masyarakat lainnya seperti ojek online (ojol) serta kendaraan logistik juga disebutnya masih membutuhkan BBM dengan harga murah. “Bahan bakar itu masih dianggap pengeluaran yang masih tinggi. Masih berpengaruh,” sambungnya.
Artinya, kata dia, negara mesti melakukan intervensi untuk meminimalisasi potensi gejolak yang akan terjadi. Sebab, kunci utama dalam rencana emisi nol karbon tersebut ada di masyarakat.
“Bisa tidak Pertamax disubsidi? Kan seperti itu. Yang harganya minimal Pertalite atau Premium. Kemudian harus tegas juga yang mobil mewah janganlah,” pungkasnya.
Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Taufiq Kurniawan mengungkapkan, memang ada rencana transisi energi menuju emisi nol karbon. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mendorong penggunaan BBM berkualitas.
Hanya saja, sejauh ini belum ada instruksi resmi untuk penghapusan BBM murah tersebut. Sejauh ini, Pertamina masih melakukan penyaluran BBM sesuai dengan instruksi yang sudah ada sebelumnya.
“Selama ini Pertamina masih menyalurkan bahan bakar sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pemerintah. Intinya kita siap menyalurkan apapun penugasan dari pemerintah,” ujar dia kepada SINDOnews, Minggu (26/12/2021).
Kendati demikian, Taufiq mengungkapkan masyarakat saat ini sudah mulai terbiasa dengan BBM berkualitas. Buktinya, khusus di Sulawesi sudah 85 persen menggunakan BBM jenis Pertalite. Sisanya adalah Pertamax dan Premium.
Baca Juga: Transisi Energi, Subholding Gas Pertamina Optimalkan Pemanfaatan Gas Bumi
Di Makassar misalnya, masih ada enam SPBU yang sebelumnya menjual Premium. Namun secara perlahan, kata Taufiq, masyarakat sudah beralih menggunakan Pertalite. Makanya tidak ada lagi distribusi Premium saat ini.
“Yang enam SPBU sudah tidak ada sejak November. Sudah tidak ada lagi Premium di Makassar, karena masyarakat Makassar sudah terbiasa,” ucapnya.
Berkaca dari kondisi tersebut, Pertamina menilai masyarakat sudah mulai menerima penggunaan BBM berkualitas. Tidak lagi bergantung dengan BBM jenis Premium yang nilai RON-nya jauh dari spesifikasi kendaraan saat ini.
Terkait subsidi BBM, Taufiq mengungkapkan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah. Jika nantinya akan ada kebijakan subsidi baru, Pertamina tetap bisa menyesuaikan.
“Kalau subsidi bukan wewenang kami. Itu langsung dari kementerian. Untuk saat ini masih ada dari Perpres tentang pendistribusian BBM, masih ada jenis minyak tertentu seperti Premium, Solar, dan minyak tanah,” kata dia.
Wacana penghapusan BBM murah itu menyusul kebijakan pemerintah menetapkan Pertalite sebagai BBM transisi. Premium akan ditinggalkan. Setelah peralihannya berjalan dengan baik, maka Pertalite pun akan ikut menyusul dihapuskan.
Kebijakan ini pun tentu akan sangat berdampak dalam berbagai hal. Termasuk dapat memicu gejolak ekonomi di masyarakat. Harga BBM berkualitas akan sangat terasa, khsusnya bagi pelaku-pelaku usaha transportasi maupun logistik.
Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ) Sulsel, Judy Rahardjo menilai, rencana pemerintah mengurangi emisi karbon memang sudah tepat. Hanya saja, tidak bisa begitu saja dilakukan dengan penghapusan BBM murah. Mesti ada kajian panjang.
Baca Juga: Pertamina Naikkan Banderol LPG Non-Subsidi, Ini Kisaran Harganya
“Memang sudah harus begitu. Tetapi ini kan ada persoalan-persoalan yang berkaitan nantinya ketika itu dilakukan. Ini sangat erat kaitannya dengan perekonomian,” kata dia kepada SINDOnews, Minggu (26/12/2021).
Kebijakan yang akan diambil ini, menurutnya, harus tetap mempertimbangkan aspek perekonomian masyarakat. Jangan sampai ada gejolak ekonomi yang besar jika langsung begitu saja diterapkan.
“Harus ada subsidi. Maksudnya saya sepekat melihat itu sebagai bagian untuk mengurangi emisi karbob. Ini kan masih kritis kita. Masih ada angkutan publik yang masih perlu seperti itu,” tegasnya.
Sektor usaha masyarakat lainnya seperti ojek online (ojol) serta kendaraan logistik juga disebutnya masih membutuhkan BBM dengan harga murah. “Bahan bakar itu masih dianggap pengeluaran yang masih tinggi. Masih berpengaruh,” sambungnya.
Artinya, kata dia, negara mesti melakukan intervensi untuk meminimalisasi potensi gejolak yang akan terjadi. Sebab, kunci utama dalam rencana emisi nol karbon tersebut ada di masyarakat.
“Bisa tidak Pertamax disubsidi? Kan seperti itu. Yang harganya minimal Pertalite atau Premium. Kemudian harus tegas juga yang mobil mewah janganlah,” pungkasnya.
Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Taufiq Kurniawan mengungkapkan, memang ada rencana transisi energi menuju emisi nol karbon. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mendorong penggunaan BBM berkualitas.
Hanya saja, sejauh ini belum ada instruksi resmi untuk penghapusan BBM murah tersebut. Sejauh ini, Pertamina masih melakukan penyaluran BBM sesuai dengan instruksi yang sudah ada sebelumnya.
“Selama ini Pertamina masih menyalurkan bahan bakar sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pemerintah. Intinya kita siap menyalurkan apapun penugasan dari pemerintah,” ujar dia kepada SINDOnews, Minggu (26/12/2021).
Kendati demikian, Taufiq mengungkapkan masyarakat saat ini sudah mulai terbiasa dengan BBM berkualitas. Buktinya, khusus di Sulawesi sudah 85 persen menggunakan BBM jenis Pertalite. Sisanya adalah Pertamax dan Premium.
Baca Juga: Transisi Energi, Subholding Gas Pertamina Optimalkan Pemanfaatan Gas Bumi
Di Makassar misalnya, masih ada enam SPBU yang sebelumnya menjual Premium. Namun secara perlahan, kata Taufiq, masyarakat sudah beralih menggunakan Pertalite. Makanya tidak ada lagi distribusi Premium saat ini.
“Yang enam SPBU sudah tidak ada sejak November. Sudah tidak ada lagi Premium di Makassar, karena masyarakat Makassar sudah terbiasa,” ucapnya.
Berkaca dari kondisi tersebut, Pertamina menilai masyarakat sudah mulai menerima penggunaan BBM berkualitas. Tidak lagi bergantung dengan BBM jenis Premium yang nilai RON-nya jauh dari spesifikasi kendaraan saat ini.
Terkait subsidi BBM, Taufiq mengungkapkan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah. Jika nantinya akan ada kebijakan subsidi baru, Pertamina tetap bisa menyesuaikan.
“Kalau subsidi bukan wewenang kami. Itu langsung dari kementerian. Untuk saat ini masih ada dari Perpres tentang pendistribusian BBM, masih ada jenis minyak tertentu seperti Premium, Solar, dan minyak tanah,” kata dia.
(agn)
Lihat Juga :
