Ajang Memperkenalkan Pengadaan Berkelanjutan Akan Digelar di Bali

JAKARTA - Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 akan diselenggarakan untuk pertama kalinya dengan tujuan mengenalkan kepada stakeholder terkait dan masyarakat yang lebih luas mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dengan konsep sustainable procurement (pengadaan berkelanjutan).

Ajang yang rencanannya akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 31 Maret-1 April 2022 ini bertujuan membantu Pemerintah Indonesia untuk kembali menghidupkan dan memajukan industri pengadaan barang dan jasa dan UMKM yang terdampak selama masa pandemi.



Pada kesempatan hari ini (30 Desember 2021) dilakukan peluncuran (pengumuman resmi) Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 dan penandatangan kerja sama beberapa pihak inisiator dan pelaksana Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 di antaranya AKEN (Asosiasi Katalog Elektronik Nasional), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional), APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), KREEN selaku pelaksana kegiatan serta Raja Travel sebagai Official Travel Partner.

Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 ini merujuk pada sebuah inisiatif global yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam dekade terakhir, yaitu Sustainable Development Goals (SDG) 2030 untuk menghilangkan kemiskinan, menjamin kesetaraan dan mengurangi efek dari pemanasan global untuk melindungi pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap negara harus memiliki program untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya adalah pengadaan berkelanjutan (sustainability procurement). Berdasarkan United Nations Environment Programme (UNEP), sustainable procurement adalah sebuah proses organisasi publik memenuhi kebutuhan akan barang, jasa, konstruksi dan utilitas untuk mencapai value for money (VFM) dalam keseluruhan siklus penggunaan yang menguntungkan, tidak hanya bagi organisasi tersebut, tetapi juga untuk masyarakat dan ekonomi.

Sekertaris Jenderal AKEN, Budi Pramana Ginting, mengatakan bahwa sustainable procurement adalah program praktik pengadaan yang menimbulkan dampak positif untuk Lingkungan Sosial dan ekonomi dan sustainable procurement sudah memiliki standar ISO 20400:2017. Di sektor pemerintah program ini dikenal dengan sustainable public procurement (SPP).

“Tujuan pengadaan berkelanjutan untuk memaksimalkan value for money dengan memasukan tiga kriteria, yaitu ekonomi, aspek sosial dan lingkungan hidup dalam proses pengadaan barang/jasa” tegas Budi, Kamis (30/12/2021).

Jika dilihat dari berbagai aspek dalam pengadaan berkelanjutan, banyak upaya yang harus dilakukan para pihak dalam merealisasikannya dengan risiko dan biaya yang tidak kecil. Namun demikian inisiatif pengadaan berkelanjutan ini mendorong terpenuhinya harapan pengguna barang/jasa, mendorong terciptanya keunggulan kompetitif melalui fungsi pengadaan barang/jasa serta mendorong adanya inovasi menuju pengadaan berkelanjutan.

"Kami mengangkat sustainable procurement sebagai langkah membantu mensukseskan program pemerintah dalam menjalankan sustainable public procurement dan membantu para stakeholder dalam menjualkan produk mereka kepada user yang dalam hal ini pemerintah dan UMKM," terang Budi.