Teten Masduki Beberkan Kendala Produksi Kopi Nusantara

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengurai beragam tantangan produksi kopi Nusantara yang dilakukan oleh UMKM. Tantangannya, mulai dari kelembagaan hingga akses pembiayaan.



"Kopi itu tantangannya banyak. Bagaimana kelembagaan usahanya kita perkuat. Bukan lagi usaha-usaha perorangan, petani-petani kecil. Ini harus kita konsolidasi lewat koperasi sehingga biaya produksinya menjadi lebih efisien. Tidak lagi seperti sekarang, kurang efisien," ujar Menteri Teten dalam dialog Kopi Tanah Air secara daring, Senin (17/1/2022).

Selanjutnya, produktivitas masih stagnan, sehingga perlu ditingkatkan. Kemudian, kualitas tidak konsisten. Teten pun menegaskan, metode pengolahan dari hulu sampai hilir harus ditingkatkan.

Tantangan berikutnya adalah minimnya dukungan riset dan pengembangan (R&D), perawatan dan pemupukan. Padahal, menurut Teten, Indonesia sudah memiliki pusat penelitian kopi sejak lama.

"Kita sudah punya Puslitkoka (Pusat Penelitian Kakau dan Kopi) di Jember sejak zaman kolonial. Di sana banyak peneliti hebat dan banyak hasil penelitian yang kita perlu terus dukung pengembangan produksinya," terangnya.

Teten menyampaikan, saat ini Indonesia sedang menghadapi perubahan iklim yang akan berdampak pada supplier kopi, terutama kopi arabika. Pasalnya, kopi arabika merupakan tumbuhan yang harus ditanam dengan ketinggian di atas 1.000 meter.



"Kalau suhunya makin meningkat akan sulit nanti kita bisa memproduksi kopi arabika karena kopi tersebut tidak cocok ditanam di dataran rendah, mudah terserang dengan karat daun," jelasnya.

Kendati demikian, Teten bilang, penanaman kopi tersebut akan bersinggungan dengan konservasi atau pelestarian lingkungan. Makanya, penting dilakukan riset oleh para peneliti agar Indonesia mampu melakukan pengembangan kopi arabika.

"Misalnya di daerah dataran rendah, seperti kopi robusta, kopi ekselsa, kopi liberika, kopi-kopi yang tipe dataran rendah harus terus diriset juga sehingga mencapi tingkat produktivitasnya. Kalau tidak, kita akan mengalami penurunan produksi," urainya.

Terakhir, akses pembiayaan. Teten menyebut bahwa Presiden Joko Widodo sudah menetapkan 30% kredit perbankan harus untuk UMKM. Akokasi KUR juga dinaikkan tiap tahun.

Pada 2020, KUR Rp190 triliun, kemudian pada 2021, KUR Rp285 triliun. Sementara tahun ini mencapai Rp373 triliun. Ini akan terus ditingkatkan sampai porsi kredit perbankan itu 30%.



"Tapi jangan dulu bangga, karena di depan kita ada Korea Selatan, dan 81% kredit perbankan itu untuk UMKM. Yang besar itu di mencari pembiayaannya di pasar modal. Kita juga masih kalah dengan Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 40%. Sedangkan Indoneia saat ini baru 19,8%," tandasnya.