Sri Mulyani Heran: Daerah Cari ASN, Tapi Tagihan Gaji dan Pensiun Minta ke Kita
Senin, 24 Januari 2022 - 15:38 WIB
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, APBN lucu lantaran rekrument di daerah untuk daerah tapi tagihan gajinya minta ke Pemerintah pusat. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengatakan, Indonesia dari sisi fiskal masih banyak pekerjaan rumah untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dimana Ia mengaku heran, bahwa pemerintah pusat masih harus menanggung beban gaji ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) di daerah.
"APBN ini lucu, rekrument di daerah untuk daerah tapi tagihan gajinya ke kita. Daerah rekrut ASN (Aparatur Sipil Negara) tapi pensiunannya minta dibayar ke kita," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komite IV DPR RI, Senin (24/1/2022).
Baca Juga: Mafia Listrik Merajalela, Ini Cara Memberantasnya!
Kata dia, aturan kebijakan fiskal belum sempurna dan ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Keuangan dalam menetapkan anggaran yang seharusnya masuk dalam alokasi transfer daerah atau masuk dalam anggaran pemerintah pusat.
"Ini kebijakan fiskal masih menjadi pekerjaan rumah kita," katanya.
Baca Juga: Siapkan Rekening, Mensos Risma Minta 32.568 ASN Kembalikan Uang Bansos
Dia menambahkan sinkronasi harmonsiasi anggaran ini akan terus dievaluasi. Adapun, APBN ini dibuat memperhatikan kondisi ekonomi ke depan. "Jadi APBN ini bermanfataan untuk kedepan bagi masyarakat maupun ekonomi," tandasnya.
"APBN ini lucu, rekrument di daerah untuk daerah tapi tagihan gajinya ke kita. Daerah rekrut ASN (Aparatur Sipil Negara) tapi pensiunannya minta dibayar ke kita," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komite IV DPR RI, Senin (24/1/2022).
Baca Juga: Mafia Listrik Merajalela, Ini Cara Memberantasnya!
Kata dia, aturan kebijakan fiskal belum sempurna dan ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Keuangan dalam menetapkan anggaran yang seharusnya masuk dalam alokasi transfer daerah atau masuk dalam anggaran pemerintah pusat.
"Ini kebijakan fiskal masih menjadi pekerjaan rumah kita," katanya.
Baca Juga: Siapkan Rekening, Mensos Risma Minta 32.568 ASN Kembalikan Uang Bansos
Dia menambahkan sinkronasi harmonsiasi anggaran ini akan terus dievaluasi. Adapun, APBN ini dibuat memperhatikan kondisi ekonomi ke depan. "Jadi APBN ini bermanfataan untuk kedepan bagi masyarakat maupun ekonomi," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
