Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kadin usul subsidi energi dihapus
Kadin usul subsidi energi dihapus
A
A
A
Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan penghapusan subsidi energi, baik untuk bahan bakar minyak (BBM) maupun tarif dasar listrik (TDL).
Hal ini akan jadi pembahasan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Yogyakarta besok, Selasa, 2 Oktober 2012.
"Itu kita akan bahas lebih dalam, tetapi Kadin mendukung dikurangi subsidi BBM atau lebih perlu dihapuskan sama sekali," kata Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulistyo di Menara Kadin, Jakarta, Senin (1/10/2012).
Dia menjelaskan, persoalan BBM dan TDL sudah sering kali disampaikan. Bahkan terakhir, Suryo mengungkapkan sudah membahas hal tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
"Kita sangat prihatin semakin membengkaknya subsidi BBM dan listrik," jelasnya.
Selagi masih dalam pembahasan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2013, Suryo menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil langkah tegas. "Mungkin ada kebijakan tidak populer tapi memang harus ada solusi," pungkasnya.
Hal ini akan jadi pembahasan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Yogyakarta besok, Selasa, 2 Oktober 2012.
"Itu kita akan bahas lebih dalam, tetapi Kadin mendukung dikurangi subsidi BBM atau lebih perlu dihapuskan sama sekali," kata Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulistyo di Menara Kadin, Jakarta, Senin (1/10/2012).
Dia menjelaskan, persoalan BBM dan TDL sudah sering kali disampaikan. Bahkan terakhir, Suryo mengungkapkan sudah membahas hal tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
"Kita sangat prihatin semakin membengkaknya subsidi BBM dan listrik," jelasnya.
Selagi masih dalam pembahasan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2013, Suryo menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil langkah tegas. "Mungkin ada kebijakan tidak populer tapi memang harus ada solusi," pungkasnya.
(rna)
Explore More