Indonesia Tambah Utang Lagi, ADB Beri Pinjaman Rp2,13 Triliun
Rabu, 16 Februari 2022 - 12:26 WIB
loading...
Pemerintah Indonesia kembali diberikan pinjaman dari ADB untuk pemulihan ekonomi. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman USD150 juta atau setara Rp2,13 triliun untuk mendukung fasilitas yang bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19 dan mengkatalisasi dana publik dan swasta untuk mendukung proyek infrastruktur hijau dan bankable untuk membantu negara guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Berdsaarkan laporan, Sustainable Development Goals Indonesia One–Green Finance Facility (SIO-GFF), yang pertama dari jenisnya di Asia Tenggara, bertujuan untuk membiayai setidaknya 10 proyek, dengan setidaknya 70% dari pembiayaan mendukung infrastruktur hijau dan sisanya mendukung SDGs. Fasilitas tersebut akan merancang proyek-proyek yang bankable untuk menarik dana guna melengkapi pengeluaran publik, termasuk dari sumber swasta, institusi, dan komersial.
"SIO-GFF bertujuan untuk mengkatalisasi hingga 8 kali lipat dari dana yang diinvestasikan untuk mendukung infrastruktur ramah iklim dan membantu Indonesia membuat kemajuan menuju SDGs," kata Kepala Unit Keuangan Hijau dan Inovatif ADB untuk Asia Tenggara dan Country Director untuk Thailand Anouj Mehta dalam keterangan resminya pada Rabu (16/2/2022).
Baca Juga: Indonesia Dorong Forum G20 Restrukturisasi Utang Negara-negara Miskin
Dia mengatakan pinjaman tersebut akan mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan mempercepat pemulihan negara dari pandemi Covid-19 dengan memadati modal dan menciptakan lapangan kerja.
Pinjaman kepada Pemerintah Indonesia akan dipinjamkan kembali kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), atau PT SMI, lembaga pembiayaan infrastruktur milik negara, yang akan mengelola fasilitas tersebut. ADB juga menyetujui bantuan teknis untuk membantu memperkuat kemampuan PT SMI dalam mengimplementasikan fasilitas tersebut dan pada akhirnya memperluas layanan perusahaan untuk mendukung peminjam lain dan mengkatalisasi pendanaan swasta.
Bantuan teknis didanai dengan USD1,2 juta dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan USD375.000 dari Dana Khusus Kemitraan Pengembangan Sektor Keuangan Luksemburg.
"Indonesia adalah penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar kelima di dunia dan menyumbang lebih dari setengah emisi GRK di Asia Tenggara," kata Senior Financial Sector Specialist ADB Benita Ainabe.
Dengan model keuangan inovatif yang menggabungkan standar hijau global, SIO-GFF akan membantu Indonesia fokus pada infrastruktur yang tahan iklim saat pulih dari pandemi Covid-19. "Kami berharap dapat membangun pengalaman kami di Indonesia untuk memperluas pendekatan ke negara-negara lain di kawasan ini," kata dia.
Kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahunan yang disesuaikan dengan iklim Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020 diperkirakan rata-rata mencapai USD74 miliar, dengan kesenjangan pembiayaan infrastruktur tahunan sebesar USD51 miliar, menurut laporan ADB.
Baca Juga: Sri Mulyani: Utang Indonesia Lebih Terkendali Dibandingkan China
Fasilitas ini berupaya membantu mengelola risiko kredit selama siklus hidup proyek, terutama fase konstruksi dan tahun-tahun awal operasi komersial ketika arus kas negatif. Fasilitas ini terutama penawaran pinjaman, tetapi juga dapat memberikan ekuitas, hutang yang dapat dikonversi, dan jaminan, untuk mengurangi risiko kredit proyek dan menarik pemberi pinjaman komersial.
Proyek tersebut sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 Indonesia. Ini mengikuti strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2020–2024 yang berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan ketahanan.
Berdsaarkan laporan, Sustainable Development Goals Indonesia One–Green Finance Facility (SIO-GFF), yang pertama dari jenisnya di Asia Tenggara, bertujuan untuk membiayai setidaknya 10 proyek, dengan setidaknya 70% dari pembiayaan mendukung infrastruktur hijau dan sisanya mendukung SDGs. Fasilitas tersebut akan merancang proyek-proyek yang bankable untuk menarik dana guna melengkapi pengeluaran publik, termasuk dari sumber swasta, institusi, dan komersial.
"SIO-GFF bertujuan untuk mengkatalisasi hingga 8 kali lipat dari dana yang diinvestasikan untuk mendukung infrastruktur ramah iklim dan membantu Indonesia membuat kemajuan menuju SDGs," kata Kepala Unit Keuangan Hijau dan Inovatif ADB untuk Asia Tenggara dan Country Director untuk Thailand Anouj Mehta dalam keterangan resminya pada Rabu (16/2/2022).
Baca Juga: Indonesia Dorong Forum G20 Restrukturisasi Utang Negara-negara Miskin
Dia mengatakan pinjaman tersebut akan mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan mempercepat pemulihan negara dari pandemi Covid-19 dengan memadati modal dan menciptakan lapangan kerja.
Pinjaman kepada Pemerintah Indonesia akan dipinjamkan kembali kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), atau PT SMI, lembaga pembiayaan infrastruktur milik negara, yang akan mengelola fasilitas tersebut. ADB juga menyetujui bantuan teknis untuk membantu memperkuat kemampuan PT SMI dalam mengimplementasikan fasilitas tersebut dan pada akhirnya memperluas layanan perusahaan untuk mendukung peminjam lain dan mengkatalisasi pendanaan swasta.
Bantuan teknis didanai dengan USD1,2 juta dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan USD375.000 dari Dana Khusus Kemitraan Pengembangan Sektor Keuangan Luksemburg.
"Indonesia adalah penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar kelima di dunia dan menyumbang lebih dari setengah emisi GRK di Asia Tenggara," kata Senior Financial Sector Specialist ADB Benita Ainabe.
Dengan model keuangan inovatif yang menggabungkan standar hijau global, SIO-GFF akan membantu Indonesia fokus pada infrastruktur yang tahan iklim saat pulih dari pandemi Covid-19. "Kami berharap dapat membangun pengalaman kami di Indonesia untuk memperluas pendekatan ke negara-negara lain di kawasan ini," kata dia.
Kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahunan yang disesuaikan dengan iklim Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020 diperkirakan rata-rata mencapai USD74 miliar, dengan kesenjangan pembiayaan infrastruktur tahunan sebesar USD51 miliar, menurut laporan ADB.
Baca Juga: Sri Mulyani: Utang Indonesia Lebih Terkendali Dibandingkan China
Fasilitas ini berupaya membantu mengelola risiko kredit selama siklus hidup proyek, terutama fase konstruksi dan tahun-tahun awal operasi komersial ketika arus kas negatif. Fasilitas ini terutama penawaran pinjaman, tetapi juga dapat memberikan ekuitas, hutang yang dapat dikonversi, dan jaminan, untuk mengurangi risiko kredit proyek dan menarik pemberi pinjaman komersial.
Proyek tersebut sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 Indonesia. Ini mengikuti strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2020–2024 yang berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan ketahanan.
(nng)
Lihat Juga :
