Ramai-ramai Mendorong UMKM Go International

JAKARTA - Direktur Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Otoritas Jasa Kuangan ( OJK )/Wakil Satgas Syariah dan UMKM Greatman Rajab mengatakan, salah satu peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah dari aktivitas ekspor non-migas yang mencapai 15,65% dari total ekspor nasional.



Untuk itu, OJK terus mendukung pengembangan ekosistem UMKM yang mencakup sektor fashion, food, holtikultura, ekonomi kreatif, furnitur, dan pertenakan menjadi prioritas ekspor. Selain itu, akselerasi digital UMKM melalui kegiatan edukasi serta fasilitas on boarding business, business matching, dan capacity building.

“OJK juga mendirikan Kampus UMKM yang merupakan program kerjasama industri jasa keuangan dengan stakeholder terkait, seperti start up unicorn dan PTN/PTS untuk memberikan pelatihan end to end kepada kelompok UMKM agar siap-siap go global,” kata Greatman di acara FORWADA-Mikro Forum Virtual Discussion Series 2022, Kamis, (24/2/2022).

Lebih lanjut Greatman menuturkan, UMKM harus dapat memanfaatkan presidensi G20 untuk mendorong peluang usaha di sektor hijau. Menurutnya, pandemi Covid-19 telah menjadi wakeup call untuk transisi menuju ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan berorientasi ramah lingkungan.

“Data dari World Economic Forum, 2020, transisi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai USD10,1 triliun dan 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030. Ini dapat mendorong terciptanya peluang usaha baru (green job) bagi para Pelaku UMKM termasuk milenial,” ungkapnya.

Wakil Pemimpin Divisi SME BNI Yessy Aktaina mengatakan, UMKM semakin memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, karenanya perlu untuk terus didorong agar bisa go international atau ekspor. Dia menegaskan, membuat UMKM naik kelas merupakan focus BNI saat ini.

Yessy menuturkan, ada 3 Pilar Strategi Pemberdayaan UMKM BNI. Pertama, BNI mendorong pelaku UMKM untuk Go Ekspor, kedua BNI fokus untuk meningkatkan bisnis Mitra BNI melalui value chain berbasis digital. Ketiga, BNI fokus untuk pengembangkan ekosistem unggulan berbasis digital.

“Untuk ekspor BNI telah menyiapkan skema pembiayaan BNI untuk Produksi UMKM Naik Kelas antara lain Fast Trex & BWU Fast Trex (Fasilitas Transaksi Ekspor), untuk Nasabah Baru ataupun Existing berorientasi ekspor,” ujar Yessy.



Yessy mengungkapkan, guna membantu UMKM go global, BNI telah menghadirkan Xpora, merupakan One Stop Solution Hub yang memberikan layanan bagi pelaku UMKM Indonesia agar dapat Go Productive, Go Digital, & Go Global serta menjadi pusat layanan bagi para pengusaha diaspora Indonesia yang berada di luar negeri.

Senada dengan Greatman Rajab, Yessi mengamini perlunya kolaborasi antar instasi/lembaga dalam membangun UMKM agar naik kelas. Yessi menyebut, UMKM Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, hanya saja saat ini UMKM menghadapi beragan kesulitan berupa akses yang harus dibantu dan dipermudah baik secara regulasi maupun program dari instritusi.

Ketua Umum INTANI (Insan Tani dan Nelayan Indonesia) yang juga Asisten Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) RI Guntur Subagja menyoroti industri halal yang belum banyak dilirik UMKM. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen industri halal yang kini dikuasai Brazil, AS, India, Rusia dan China.

Untuk mengejar keketingalan itu, pemerintah dan pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (PD Ekspor) berkolaborasi dengan membangun ekosistem ekspor produk halal UMKM, “Global Halal Hub Indonesia”. Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang menargetkan Indonesia menempati posisi sebagai pusat produk halal dunia di tahun 2024.

“Saat ini 99% UMKM Memberikan kontribusi utama dalam struktur ekonomi Indonesia, 23,9% UMKM telah masuk ke dalam platform digital dan 14% UMKM kita memiliki kemampuan menembus pasar ekspor,” ujarnya.

Sementara Managing Director Export Hub, Amalia Prabowo, menyoroti pentingnya SDM e-commerce expert atau pakar e-commerce. Menurutnya, Indonesia membutuhkan banyak pakar e-commerce agar dapat mendorong UMKM masuk pasar ekspor. Dia membadingkan dengan Singapura yang mampu meraup cuan dengan membeli barang-barang hasil UMKM Indonesia dengan menjualnya lagi di platform e-commerce global.

“Kita perlu e-commerce exper sebanyak-banyaknya untuk membantu UMKM itu eksis di semua platform. Singapura itu tidak punya UMKM, mereka hanya membeli barang dari UMKM kita, tapi mereka punya banyak e-commerce expert dari kita,” jelasnya.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM RI Eddy Satriya menyebutkan, kinerja ekonomi Indonesia berhasil tumbuh positif pada Q2-2021 dan Q3-2021 di tengah kenaikan kasus akibat varian Delta pada Juli 2021. Bahkan, pertumbuhan Q4-2021 membawa ekonomi tahunan Indonesia kembali tumbuh positif.
Eddy mengatakan, tahun 2021 pemerintah melalui program PEN telah memberikan dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 96,21 triliun dan terrealisasi sebesar Rp 83,19 triliun.

"Untuk tahun 2022 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp 451,64 triliun dimana Rp 174,87 triliun dialokasikan untuk penguatan pemulihan ekonomi," kata Eddy.



Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya berharap UMKM bisa lebih berperan dalam tender pengadaan barang di pemerintahan. Pihaknya mengusulkan sebanyak 1 juta produk UMKM diusulkan masuk dalam e-katalog pengadaan barang pemerintah.

“Saat ini sudah terdaptar 150.339 produk, kita targetkan hingga maret ada 20o ribu dan akhir tahun 2 juta produk," pungkasnya.