Menteri Basuki Tinjau Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kalteng

PALANGKARAYA - Memanfaatkan waktu libur di tengah Pandemi Covid-19, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lahan potensial yang merupakan kawasan aluvial pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Lahan tersebut merupakan bagian dari rencana dari lokasi program pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.


Menteri Basuki berkunjung ke Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi yang telah memilih Kalteng sebagai kawasan food estate atau pusat pengembangan tanaman pangan di luar Pulau Jawa, setelah ada beberapa alternatif seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Merauke.

"Menurut saya Kalteng merupakan pilihan yang tepat, karena sudah ada jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik ," kata Basuki saat meninjau salah satu lokasi rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Rawa Tahai di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Minggu (14/6/2020).

Sebelumnya pada hari pertama kunjungannya, Sabtu (13/6/2020), Menteri Basuki berkunjung ke DI Rawa Dadahup, DI Rawa Palingkau, dan DI Rawa Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas. Sejumlah infrastruktur yang ditinjau, diantaranya kesiapan konektivitas jalan dan jaringan irigasi, sebab penyiapan atau penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan suatu keharusan, agar rencana pengembangan sektor pertanian bisa dilakukan secara optimal di Kalteng.

Dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi. Khusus untuk peningkatan irigasi, d?perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.

Sedangkan dari 85.500 hektare lahan fungsional, sekitar 28.300 hektare yang kondisi irigasinya baik. Sementara 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 1,05 triliun. Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 2020-2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare senilai Rp73 miliar, pada 2021 seluas 33.335 hektare senilai Rp484,3 miliar, dan tahun 2022 seluas 22.655 senilai Rp497,2 miliar.

Kegiatan rehabilitasi irigasi pada Tahun Anggaran 2020 meliputi 4 kegiatan fisik, yakni rehabilitasi seluas 1.210 hektare dengan anggaran Rp26 miliar dan 2 kegiatan perencanaan seluas 164.595 hektare dengan anggaran Rp47 miliar.

Kegiatan fisik meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran di D.I Rawa Tahai seluas 215 hektare senilai Rp9,8 miliar yang kontaknya telah dimulai pada 28 Mei 2020. D.I Tambak Sei Teras seluas 195 hektare senilai Rp4,1 miliar dengan progres 29,1%. D.I Tambak Bahaur seluas 240 hektare senilai Rp3,9 miliar dengan progres 27,2% dan D.I Rawa Belanti seluas 560 hektare senilai Rp8,2 miliar.

Dalam melakukan rehabilitasi, Menteri Basuki berpesan perlu memerhatikan kaedah-kaedah hidrologi tata air, karena kawasan tersebut merupakan wilayah pasang surut yang memiliki kadar keasaman (pH) rendah. "Artinya rehabilitasi saluran tidak hanya mengerjakan fisik nya saja, tapi memerlukan kaedah tata air dalam kegiatan operasi dan pemeliharaannya, supaya proses pencucian lahan dapat dilakukan dengan lebih baik. Targetnya dalam 2 tahun seluruh saluran irigasi dalam kawasan aluvial seluas 165.000 ha sudah bisa direhabilitasi & ditingkatkan, agar bisa dioptimalkan produksi pertaniannya," tuturnya.