Target IPO, Pertamina Akan Jual Saham Perdana Blok Rokan

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) akan melepas saham perdana Blok Rokan di bawah subholding hulu yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE) setelah resmi menjadi operator pada 2021 mendatang. Penawaran saham (Initial Public Offering/IPO) pertama di hulu tersebut diyakini bakal mendongkrak produksi.

“Pertama yang akan kita lakukan ialah di subholding hulu di Blok Rokan. Sebagian participating interest akan kita lepas,” ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat webinar bertajuk “Memacu Kinerja Pertamina di Tengah Pandemi,” di Jakarta, Senin (15/6/2020).

Menurut dia, dengan pelepasan saham subholding hulu diharapkan kegiatan investasi eksplorasi di sumur-sumur migas Pertamina akan lebih optimal lagi. Hal itu sejalan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sebagian besar investasi digunakan untuk bisnis di hulu.

“Sebab investasi di hulu itu berkontribusi sampai 60% dari total investasi perusahaan. Bukan cuma IPO saja, tapi nanti dananya juga untuk akuisisi di hulu,” kata dia. (Baca juga : Pertamina Kaji Pengurangan Produk BBM, Premium Terancam Dihapus )

Pada kesempatan berbeda, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menekan laju produksi Blok Rokan.

Pihaknya meminta kepada PT Chevron Pacific Indonesia dapat berinvestasi sebelum alih kelola tahun depan. “Jadi tujuannya saat alih keloka ke Pertamina produksi masih bisa dipertahankan,” kata dia.

Mantan Direktur Utama Pertamina itu juga meminta penjelasan kepada Pertamina secara detail terkait pembentukan subholding migas termasuk rencana pelepasan saham Blok Rokan ke depan. Pasalnya, SKK Migas bertanggung jawab terhadap kontrak-kontrak wilayah kerja para investor hulu migas.

Pihaknya juga berencana mengevaluasi masing-masing wilayah kerja migas yang saat ini dioperasikan maupun dikerjasamakan oleh Pertamina.

“Kami akan review sejauh mana kewenangan terhadap masing-masing wilayah kerja, karena sesuai perjanjian kontrak antara pemerintah dengan perusahaan yang mengoperasikan wilayah kerja,” kata dia.

Namun pihaknya berharap, pembentukan subholding hulu Pertamina tidak semakin mempersulit birokrasi. Pihaknya berharap, setiap direktur regional di upstream subholding dapat lebih cepat mengambil keputusan. “Mudah-mudahan lebih baik dan yang paling penting birokrasi tidak panjang sehingga investasi lebih cepat,” tandasnya.