RI Butuh Dana Jumbo untuk Transisi Energi, Ini Strategi Sri Mulyani
Jum'at, 18 Maret 2022 - 07:17 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani. Foto/Dok SINDOnews/Yulianto
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan transisi energi membutuhkan investasi dengan dana besar. Untuk itu, pemerintah menempuh sejumlah strategi, salah satunya dengan menerapkan blended financing.
Skema pendanaan campuran tersebut dinilai sebagai kebijakan komprehensif untuk menjaring pendanaan dari berbagai sumber, mulai dari dana pemerintah sendiri hingga filantropis.
"Dalam hal ini, Kementerian Keuangan telah memiliki special mission vehicle yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang bekerja sama intens dengan Bank Pembangunan Multilateral/Multilateral Development Bank (MDB), filantropis dan komunitas internasional sehingga kita mampu mengakomodir investasi yang besar dan mahal ini," ungkap Sri Mulyani dalam Webinar S20: Kebijakan Tingkat Tinggi tentang Transisi Energi Berkeadilan, dikutip Jumat (18/3/2022).
Baca juga: Menkeu Rusia: Moskow Kehilangan Akses ke Setengah Dana Cadangan Rp4.286 Triliun
Menurut dia, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan sumber pendanaan dari dalam negeri saja. Terdapat potensi pendanaan besar misalnya perusahaan swasta dan komunitas internasional seperti MDB. Untuk menarik investasi dari sumber tersebut, kebijakan yang jelas dan kredibel harus disusun.
"Kami juga bekerja sama dengan pasar modal dan otoritas sektor finansial untuk mendukung hal itu, secara domestik maupun secara global," tuturnya.
Baca juga: Reformasi Subsidi Energi Memberikan Ruang Fiskal di APBN
Tak hanya itu, Kementerian Keuangan juga menerbitkan green bond atau obligasi hijau di mana hasilnya akan diterapkan secara eksklusif untuk membiayai proyek ramah lingkungan, baik proyek baru maupun yang sedang berjalan.
"Penyusunan kebijakan menjadi hal yang penting dalam mendukung transisi energi agar seluruh pihak bisa berpartisipasi dalam hal ini," tandasnya.
Skema pendanaan campuran tersebut dinilai sebagai kebijakan komprehensif untuk menjaring pendanaan dari berbagai sumber, mulai dari dana pemerintah sendiri hingga filantropis.
"Dalam hal ini, Kementerian Keuangan telah memiliki special mission vehicle yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang bekerja sama intens dengan Bank Pembangunan Multilateral/Multilateral Development Bank (MDB), filantropis dan komunitas internasional sehingga kita mampu mengakomodir investasi yang besar dan mahal ini," ungkap Sri Mulyani dalam Webinar S20: Kebijakan Tingkat Tinggi tentang Transisi Energi Berkeadilan, dikutip Jumat (18/3/2022).
Baca juga: Menkeu Rusia: Moskow Kehilangan Akses ke Setengah Dana Cadangan Rp4.286 Triliun
Menurut dia, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan sumber pendanaan dari dalam negeri saja. Terdapat potensi pendanaan besar misalnya perusahaan swasta dan komunitas internasional seperti MDB. Untuk menarik investasi dari sumber tersebut, kebijakan yang jelas dan kredibel harus disusun.
"Kami juga bekerja sama dengan pasar modal dan otoritas sektor finansial untuk mendukung hal itu, secara domestik maupun secara global," tuturnya.
Baca juga: Reformasi Subsidi Energi Memberikan Ruang Fiskal di APBN
Tak hanya itu, Kementerian Keuangan juga menerbitkan green bond atau obligasi hijau di mana hasilnya akan diterapkan secara eksklusif untuk membiayai proyek ramah lingkungan, baik proyek baru maupun yang sedang berjalan.
"Penyusunan kebijakan menjadi hal yang penting dalam mendukung transisi energi agar seluruh pihak bisa berpartisipasi dalam hal ini," tandasnya.
(ind)
Lihat Juga :
