Pengusaha Sebut Kenaikan PPN Jadi 11% Bakal Dongkrak Inflasi

JAKARTA - Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Kadin Indonesia, Ajib Hamdani, mengatakan kebijakan pemerintah menaikan PPN menjadi 11% justru akan meningkatkan inflasi di masyarakat.



Menurut Ajib, kebijakan tersebut belum cukup tepat jika harus diimplementasikan pada April mendatang. Mengingat kondisi perekonomian yang saat ini belum pulih pasca-pandemi Covid-19.

"Ketika pemerintah membuat regulasi dan membuat aturan, ya itu pasti harus dijalankan, tapi psikologis ekonomi akan membuat inflasi terdongkrak," kata Ajib dalam Market Review IDXChanel, Jumat (18/3/2022).

Ajib menjelaskan dengan adanya kenaikan tarif PPN tersebut akan membuat beberapa barang kebutuh masyarakat juga akan mengalami peningkatan dari sisi harga.

"Sebagi contoh, tadinya kita beli barang Rp1 juta, kemudian ada PPN menjadi Rp1,1 juta, secara psikologis potensi terdongkraknya ekonomi itu lebih dari 1% dari tarif kenaikan PPN tadi," sambung Ajib.



Ajib melanjutkan, langkah yang lebih penting dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah membangun psikologis ekonomi masyarakat misalnya dengan pemberian insentif fiskal dan bantuan langsung lainnya yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

"Jadi yang perlu dijaga adalah terkait psikologis ekonomi, psikologis pasar dan psikologis masyarakat, artinya tarif kenaikan memang hanya 1%, tapi potensi inflasinya bisa berpengaruh cukup siginifikan," tutur Ajib.

Ajib menjelaskan dari sisi pengusaha melihat kenaikan PPN ini dari dua hal ketika. Pertama PPN itu dibebankan kepada pembeli akhir. Artinya para pengusaha tersebut akan menjual barang dagangannya mengikuti modal yang dikeluarkan.

Kedua pengusaha bisa menanggung beban tersebut dimasukan dalam biaya over all. Kalau demikian maka yang didapat adalah potensi keuntungan yang menipis.



"Kita memikirkan dampaknya kepada masyarakat, dan itu lebih baik untuk di-reschedule," pungkas Ajib.